Pertemuan tingkat Menteri IMT-GT ke-28 yang dilaksanakan pada 15 September 2022 lalu menjadi penanda 30 tahun perjalanan IMT-GT dalam dunia ekonomi sub-regional. Pertemuan tersebut digelar di Phuket, Thailand dan dipimpin langsung oleh Menteri keuangan tuan rumah, Arkhom Termpittayapaisith. Selain Menteri Perindustrian Indonesia Agus Gumiwang dan Menteri Ekonomi Malaysia Dato' Sri Mustapa bin Mohamed, pertemuan ini juga dihadiri oleh Lim Chze Cheen selaku Sekretariat ASEAN dan Ahmed Saheed selaku Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia. Pertemuan ini juga sekaligus sebagai pertemuan perdana yang dilaksanakan secara tatap muka setelah lebih dari 2 tahun mengalami pembatasan akibat pandemic COVID-19.
 Tapi, sebenarnya apa itu IMT-GT ?
Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) merupakan bentuk kerja sama berskala sub regional yang diinisasi oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kerja sama ini resmi didirikan di Langkawi, Malaysia pada 20 Juli 1993 dan berfokus pada sektor ekonomi negara anggota. Adapun visi dari diadakannya kerja sama ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi dan investasi kekayaan alam. Ujungnya diharapkan seluruh strategi IMT-GT berfokus dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan mendatang.
Bagi IMT-GT, sektor swasta dan privat memegang peran penting dalam memimpin pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, lantas pemerintah bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengembangkan kebijakan serta infrastuktur. Semua visi misi IMT-GT telah tercantum dapat Vision 2036.
Kerja sama IMT-GT ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh tiga fenomena yang terjadi di dataran asia tenggara, meliputi kesenjangan ekonomi di daerah perbatasan, pengesahan AFTA, dan krisis moneter tahun 1997.
Indonesia, Malaysia, dan Thailand menyadari wilayahnya yang banyak berbatasan dengan negara tetangga ataupun laut lepas berpotensi besar terjadi ketimpangan ekonomi. Kawasan perbatasan negara umumnya mendapatkan perhatian akan pengembangan ekonomi yang kurang dibanding dengan kota-kota besar. Hal ini lantas dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial seperti kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan yang rendah.
Di lain sisi, ASEAN Free Trade Area (AFTA) sendiri merupakan produk ASEAN dalam upaya melahirkan perdagangan bebas antar negara anggota yang diresmikan sejak 1992. Dengan meningkatkan area perdagangan bebas, kawasan ASEAN diharapkan dapat menjadi tempat produksi yang kompetitif dan memiliki daya saing global yang lebih tinggi sehingga mampu menarik lebih banyak investor asing.
Maka dari itu, IMT-GT diinisasi oleh ketiga negara pencetus sebagai upaya untuk tetap mempriotitaskan daerah perbatasan selama pelaksanaan AFTA. Dengan begitu, muncul bentuk saling melengkapi antar negara anggota IMT-GT dalam bentuk komplementaritas dengan terus melihat potensi yang dimiliki di wilayah perbatasan. Alhasil, diharapkan tidak terjadi ketimpangan dalam proses Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN mencapai misi AFTA itu sendiri.
Krisis moneter pada tahun 1997 silam juga menjadi salah satu pemicu lahirnya kerja sama IMT-GT. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa krisis ini bermula ketika nilai mata uang Baht di Thailand menerapkan sistem floating aats nilai tukar mata uang dollar AS. Alhasil, banyak investor memilih menarik investasi nya dari negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi ini lantas menyebabkan pembengkakan pada hutan negara akibat nlai mata uang merosot tajam. Pada tahun 2007, IMT-GT mengeluarkan Roadmap for Development 2007-2011 sebagai upaya mempekuat mekanisme kerja sama dalam menghadapi krisis moneter.
Selama perjalanan kerja sama yang telah terjalin hingga 30 tahun lamanya, IMT-GT telah memiliki beberapa capaian penting. Misalnya pada 2018, IMT-GT dibawah keketuaan Indonesia telah menyelesaikan proyek konektivitas prioritas seperti Sustainable Urban Development (SUDF), BIMP-EAGA Trade Fair ke-4, dan MoU on Air Linkages yang mengatur terkait kerja sama di sektor penerbangan udara.
Momen 30 tahun perjalanan IMT-GT juga menjadi pemicu semangat negara anggota untuk semakin menegaskan langkahnya dalam mencapai vision 2036. Melalui pertemuan tingkat Menteri ke-28 lalu, para Menteri mengesahkan Implementation Blueprint untuk jangka waktu 2022 hingga 2026. Mekanisme ini mampu memberikan panduan dan petunjuka bagi negara anggota selama periode yang ditentukan untuk menentukan kerangka kerja nasional menjadi lebih strategis. Adapun fokus mereka terkait pengaturan sektor swasta dan kelembagaan, pertumbuhan inklusif pada ekonomi sirkular, hijau dan biru.
