Penulis By : Adnin Tanzilil Aufa, Putriani Chayati Huda, Ardyan Muhamad Ramadhan, Vina Ayu Silviana, Nia Nikmatul Maula
Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mengatasi Inflasi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Negara ASEAN Lain
Inflasi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan perekonomian suatu negara. Angka inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil. Stabilitas inflasi tidak hanya memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Definisi inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Ini berdampak pada individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikannya. Salah satu cara untuk mencapai stabilitas inflasi adalah melalui koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal mencakup pengelolaan anggaran negara, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini harus saling mendukung agar tujuan makroekonomi dapat tercapai. Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di ASEAN, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas dan dampak ekonomi global. Dalam konteks ini, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menciptakan respons yang efektif terhadap inflasi. Pengalaman negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu menjaga stabilitas harga. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam menghadapi tantangan inflasi.
Penelitian terbaru menunjukkan pentingnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi inflasi. Sari dan Wibowo (2021) menemukan bahwa sinergi yang baik antara kedua kebijakan dapat mengendalikan inflasi secara efektif. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga menekankan pentingnya koordinasi ini untuk mencegah risiko stagflasi, yang merupakan situasi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan namun inflasi tinggi. Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Simorangkir (2006) menyatakan bahwa pendekatan teori permainan dapat memperlihatkan bagaimana koordinasi kebijakan ini dapat mengurangi risiko sosial dan meningkatkan stabilitas ekonomi.
Paramita (2021) mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menekan inflasi antara tahun 1984 hingga 2019. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan hasil kebijakan yang optimal. Penelitian oleh Gupta et al. (2020) juga menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter akan mengurangi fluktuasi inflasi dan mendukung pencapaian stabilitas harga dalam jangka panjang. Di tingkat regional, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia berhasil menjaga inflasi di bawah target melalui pengelolaan yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter. Studi oleh Nguyen et al. (2022) menunjukkan bahwa sinergi yang kuat antara kedua kebijakan ini diperlukan untuk menjaga inflasi yang stabil, terutama di negara-negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia telah berhasil mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia, seperti penyesuaian suku bunga, dikombinasikan dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati, telah berkontribusi pada stabilitas inflasi. Misalnya, inflasi tercatat sebesar 3,08% pada Juli 2023, masih dalam batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Namun, negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia menghadapi tantangan lebih besar. Filipina mengalami inflasi sebesar 5,2% pada tahun 2023, sebagian besar disebabkan oleh ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter. Bank Sentral Filipina meningkatkan suku bunga untuk menekan inflasi, tetapi pengeluaran pemerintah yang meningkat justru memperburuk tekanan inflasi. Di Thailand, meskipun kebijakan moneter lebih ketat, pengelolaan pengeluaran fiskal yang tidak efisien menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Sementara itu, di Malaysia, meskipun kebijakan moneter lebih berhati-hati, kenaikan harga energi global turut mempengaruhi inflasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak terkoordinasi dapat memperburuk ketidakstabilan harga. Penelitian sebelumnya oleh Paramita (2021) dan Simorangkir (2006) mendukung temuan ini, yang menegaskan pentingnya koordinasi yang tinggi antara kebijakan fiskal dan moneter. Negara-negara dengan tingkat koordinasi yang kuat, seperti Singapura dan Malaysia, cenderung memiliki inflasi yang lebih terjaga.
Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan pendekatan sinergis, seperti penyesuaian suku bunga oleh Bank Indonesia yang dikombinasikan dengan pengelolaan anggaran negara yang hati-hati, Indonesia mampu mempertahankan inflasi dalam target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara kedua kebijakan ini memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi makro.
Perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia, memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan fiskal dan moneter dapat memperburuk stabilitas harga. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antar kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah. Penguatan kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta peningkatan koordinasi kebijakan, akan menjadi kunci dalam menjaga daya tahan ekonomi Indonesia ke depan.
DAFTAR PUSTAKA Â
Gupta, A., Saha, A., & Mishra, S. (2020). The role of fiscal-monetary coordination in economic stability: Evidence from developing economies. Journal of Economic Policy, 28(1), 41-58.
