Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang daoat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Penjelasan tersebut merupakan contoh dari korupsi aktif. Pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 sampai Rp. 1.000.000.000,00
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk (pasal 26A UU No.20 Tahun 2001), khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik. dan menurut pasal 188(2)KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari ketetangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. proses pemerikasaan berupa penyelidikan dan penyidikan. Setelah melalui beberapa prosedur pemberian wewenang kekuasaan di pengadilan negeri dan menggunakan prinsip legalitas sebagai salah satu ciri dari negara hukum.
Di Indonesia sendiri ini, sudah meningkatnya tindak pidana korupsi yang Tidak terkendali akan membawa bencana bagi perekonomian nasional namun juga kehidupan berbangsa dan bernegara. kinerja KPK sudah menunjukkan kekuasaannya untuk memberantas para pelaku korupsi. Dengan menyelidik, menyidik, dan menuntut koruptor.
Sebagai negara hukum, seharusnya masyarakat harus mematuhi akan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara. Dan menjauhi perilaku korupsi, yang justru merugikan dirinya dan merugikan negara.
Sebaikanya negara memberi hukuman yang berat, seperti memiskinkan para koruptor, merampas hasil korupsinya, memecat dari pekerjaannya. Agar seterusnya Tidak ada pelaku korupsi, dan memberi efek jera bagi para pelakunya.