Penertiban Rumah Dinas TNI AD

 

            Baru-baru ini telah terjadi pergeseran jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dimulai dari pucuk pimpinannya yaitu Panglima TNI, hingga pada jabatan strategis lainnya, diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat kemudian Pangkostrad serta Panglima Kodam di beberapa daerah. Masih melekat dalam ingatan penulis begitu besarnya perhatian masyarakat terhadap proses pergantian pimpinan di jajaran TNI, sehingga hampir semua media menyajikannya dalam bentuk berita bahkan melalui dialog dialog interaktif di televisi, tentang harapan peran apa bisa dilakukan oleh pejabat baru. Salah satu permasalahan yang sering manjadi pokok pembicaraan selain adanya harapan peningkatan profesional prajurit TNI, adalah adanya upaya untuk peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

            Kesejahteraan prajurit seringkali menjadi alasan dalam setiap permasalahan yang muncul, sebagai contoh adanya peristiwa gesekan antar oknum prajurit TNI dengan oknum Polisi, ulasan yang disampaikan oleh para pengamat tidak jauh dan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan memang berkaitan satu dengan lainnya, seseorang menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, serta selalu menjaga kemampuannya agar tetap senantiasa bisa digunakan, karena menyadari bahwa dengan kemampuannya itulah mereka bisa sejahtera. Profesionalisme prajurit menurut pengamatan saya, juga sangat erat dengan kesejahteraan, prajurit yang merasa bahwa kesejahteraannya sudah dijamin oleh negara, maka secara tidak langsung akan berusaha membuat dirinya makin terampil di bidangnya, karena tidak perlu mencari tambahan penghasilan lain untuk meme-nuhi kehidupan keluarganya. 

            Pimpinan TNI sudah berusaha untuk melakukan upaya untuk menyejah-terakan anggotanya, kebutuhan hidup dan perawatan banyak yang sudah tersedia, tetapi kenyataannya usaha yang dilakukan tersebut masih banyak kendala. Kendala tersebut diataranya masalah penyediaan rumah dinas bagi prajurit, ternyata masih belum mencukupi sehingga banyak prajurit kita yang harus menyewa rumah-rumah, sewa atau kos di luar asrama, sehingga harus menyisikan sebagian dari penghasilannya untuk kebutuhan perumahan tersebut. Di lain pihak, kenyataannya masih ada perumahan dinas ditempati oleh orang orang yang tidak berhak, perumahan-perumahan tersebut ditinggali oleh para purnawirawan serta anak-anak purnawirawan, bahkan lebih parahnya juga disewakan kepada masyarakat umum.

            Penertiban rumah dinas dilakukan oleh TNI AD, seringkali mendapat perlawanan dari warga yang menempati perumahan tersebut, dengan berbagai alasan yang cenderung diada-adakan, bahkan sampai mengaitkan dengan jasa orang tua mereka selama bertugas. Alasan alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar hak untuk menguasai rumah tersebut secara turun temurun, bahkan ada yang berusaha mengalihkan permasahan tersebut dengan Hak Asasi Manusia, tanpa menyadari bahwa sebenarnya justru dia yang telah merampas hak dari tentara aktif yang semestinya tinggal di rumah tersebut. Langkah penertiban yang dilakukan oleh pihak TNI AD, menurut hemat saya sudah tepat dan memang seharus seperti itu agar para tentara aktif kita bisa menempati perumahan tersebut, sehingga beban memikirkan mau tinggal dimana sudah tidak ada lagi yang ada besuk tugas apa yang harus saya selesaikan.

             Sebagai warga masyarakat, saya sangat bangga kepada prajurit TNI, bangga akan pengabdian dan perjuangannya kepada bangsa dan negara demikian juga pada para purnawirawan yang telah berjuang selama ini. Tetapi melihat adanya bentrokan pada saat pengosongan rumah-rumah dinas tersebut menimbulkan pertanyaan  bagi saya, apakah kebanggaan dan pengabdian  selama ini harus dicederai dengan hal-hal seperti ini, yaitu dengan mempertahankan hal yang bukan miliknya, sementara harus mengorbankan generasi muda TNI AD yang membutuhkan perumahan tersebut. Jangan cederai kebanggaan kami akan perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada Bangsa dan negara tersebut.  (Putra Wiwoho)