Kebetulan saya sekarang aktif di salah satu Organisasi lokal Non-Pemerintah di kota palu Sulawesi tengah yang mempunyai Visi Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat adat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal dalam kepemilikan hak atas tanah dan sumber daya alam.
Kali ini saya akan coba menuliskan soal munculnya investasi tambang justru akan menghancurkan sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal. Seperti kita lihat realitanya saat ini meluasnya wilayah pertambangan yang berstatus tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik yang cukup serius atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat.
Tidak adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal atas wilayah hidup mereka. Menjadi pemicu utamaperusahaan tambang secara semena-mena mengklaim wilayah pertambangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari masyarakat setempat. Alhasil masyarakatakan terelokasidan terancam kehilangan sumber-sumber kehidupan mereka, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat pengerusaknya lingkungan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari perusahaan tambang tersebut.
Pemerintah sendiri menjadi sentral utama dalampengelolahan Sumber daya alam. Namun kebijakan yang dikeluarkan bersifat represif dan sangat tidak adil. sehingga menimbulkan konflik atau kekerasan antara masyarakat dengan pemegang kebijakan dan pemilik modal yang tidaklah lepas dari keterlibatan aparat keamanan pastinya. Sehingga yang terjadi begitu banyak pelanggaran hak azasi manusia oleh masyarakat selaku penggiat dan pejuang penegakan hak-hak mereka.
Teman-teman bisa lihat dari penjelas singkat diatas lalu kita simpulan bahwa keberadaan Investasi tambang ternyata tidak membawa peran baik bagi masyarakat adat dan lokal justru sebaliknya. Maka sudah seharusnyaPemerintah baik daerah maupun pusat selaku pemegang sentral kebijakan menjadi pelayan Rakyat dan bukan lagimenjadi pelayan perusahan tambang. Karena Perusahaan tambanglah yang telah menyebabkan terjadinya kasus-kasus konflik pertanahan, kesenjangan,dan kejahatan lingkungan...
Terima kasih...
