Mohon tunggu...
Prima Robby Putasa
Prima Robby Putasa Mohon Tunggu... pegawai negeri -

i can see uuu

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Fokus KPU: Pajak Menjadi Materi Debat Capres dan Cawapres

5 Maret 2014   18:48 Diperbarui: 24 Juni 2015   01:12 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
13939946951109483069

Sebentar lagi bangsa ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar selama lima tahun sekali, setiap individu pasti memiliki jagoan jagoan yang akan melenggang ke istana  . Berbagai alasan pun dikemukakan ketika ditanya kenapa mendukung si A, si B dan si C.

Program- program dari Capres dan Cawapres ini begitu mulia, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, penguatan alutsista sampai dengan subsidi sembako dan subsidi BBM. wow amazing!

cuma satu hal yang menjadi pertanyaan dibenak saya, duitnya dari mana ya...saya coba ngulik ngulik berita debat capres pada pemilu sebelumnya, belum saya dapatkan ada kejelasan dan kepuasan terkait pendanaan janji janji politik yang disampaikan oleh capres-cawapres saat itu.

Kalaupun ada yang menyentuh, hanya terkait iklim ekonomi dan investasi..namun masih panjang jalannya untuk menjadikan hal tersebut sebagai penerimaan negara ( real cash masuk ke rekening negara).

saya pun kembali berpikir "alangkah berbahayanya jika pimpinan hanya tahu belanja tapi tidak punya konsep bagaimana cara membiayai belanja tersebut"

BAHAYA, karena mereka inilah yang akan memimpin bangsa ini selama 5 tahun, jika mereka tidak tahu bagaimana cara membiayai janji janji politik tersebut, maka akibatnya ada 2 :

1. Jambu (janji busuk ) meminjam istilah dalam lagu mataband dikarenakan lupa ;p atau tidak ada duit sehingga mengakibatkan sampai akhir periode pemerintahan tidak terwujudkan  ;

2. Hutang hutang lagi, wow efek hutang bos..berdampak sistemik ke seluruh aspek hidup bangsa ini..politik luar negeri, sikap kebangsaan, kebijakan terhadap investasi asing dll ( harus satu tulisan bahas ini ;p)

seorang negarawan yang baik harus dapat melihat masalah bangsa secara utuh.

Penerimaaan pendapatan utama negara ini adalah bersumber dari pajak (hampir 80%) jadi tidak salah jika isu ini bersifat strategis sehingga harus menjadi perhatian besar bangsa ini..karena tentunya seperti sebelumnya saya sebutkan..tidak ada dari kita yang mau berhutang bukan?

Tidak kerenlah kalo ada Capres dan Cawapres yang menyebutkan bahwa kita akan meningkatkan penerimaan dengan berhutang hahahah

Pajak sendiri bukanlah isu yang baru dalam Debat Capres di Luar Negeri, baru baru ini masih ingat debat Capres Obama vs Romney dalam pemilu amerika baru baru ini, salah satu yang diperdebatkan adalah masalah pajak.  nah itu sudah ada salah satu contoh, berarti memang ada dan tidak mengada-ngada ;p

Materi pajak yang dapat menjadi bahan KPU dalam debat capres secara garis besar dapat berupa hal-hal sebagai berikut, mulai dari :

1. keteladanan Capres dan Cawapres dalam membayar pajak.

2. program kebijakan peningkatan penerimaan pajak.

3. konsep penguatan otoritas pajak

4. program peningkatan pengawasan perpajakan.

5. mekanisme pengawasan dalam kegiatan pengumpulan pajak;

6. mekanisme penerapan konsep fairness dalam penerapan kebijakan pajak;

7. penegakan hukum perpajakan yang konsisten termasuk perlindungan terhadap petugas pajak dalam pelaksanaan tugas nya

8. tidak lupa berapa mereka berani menargetkan pajak setiap tahun dalam periode kepemimpinannya.

9. dll yang berhubungan dengan penerimaan negara

KPU bertanggung jawab untuk menyajikan pemilu ini lebih berkualitas dari sebelumnya termasuk dalam debat Capres yang didanai oleh APBN dalam jumlah yang tidak kecil sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Semoga opini ini dapat mempermudah tugas KPU dalam menjalankan amanah dalam penyelenggaraan pemilu yang sehat dan LUBER ( ga tau masih dipakai atau nggak istilah ini ^^) dan memberikan landasan yang berkualitas bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun