TANTANGAN PRESIDEN SELANJUTNYA
Tiga bulan lagi Indonesia akan menemukan pemimpin baru yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Setelah pemilihan legislatif 9 April, 2014 partai politik disibukkan dengan mencari koalisi untuk mencapai persyaratan menuju kursi presiden. Hasil Quick Count beberapa lembaga menghasilkan PDI-P sebagai pemenang pemilu legislatif, dan tiga besar pemenangnya, Pertama, PDI-P, kedua, Golkar, dan ketiga Gerindra.
Seluruh partai tidak memenuhi persyaratan presiden threshold, sehingga mengharuskan koalisi agar dapat memenuhi persentase kursi pencapresan. Saat ini lobi politik antar partai dan konsolidasi internal ataupun partai lainnya sedang menjadi agenda pertama para partai politik. Hari ini ada beberapa partai yang sudah sepakat untuk saling mendukung capres yang sudah diusung sejak awal, beberapa ada yang sedang mengalami pembahasan internal yang mendalam, sebagian lagi masih terus melakukan konsolidasi dengan partai lainnya.
Hal yang membuat partai belum mempublikasikan hasil koalisi adalah KPU belum mengeluarkan hasil rekapitulasi pemilihan umum Sembilan April lalu. Sehingga hasil resmi belum dikantongi oleh partai politik.
Hingga hari ini di beberapa daerah masih ada yang melakukan pemilu ulang akibat kurangnya persiapan oleh penyelenggara pemilu. Dibeberapa daerah masih banyak yang terjadi konflik akibat salah satu pihak tidak terima dengan keputusan yang tidak memenangkan dirinya sebagai anggota legislatif. Hal tersebut mencoreng sistem demokrasi yang dibanggakan Indonesia, seharusnya dalam Negara demokrasi, kedewasaan politik harusnya ditegakkan bukan hanya sekedar melancarkan kepentingan semata.
Berbagai macam kejadian pun terjadi di beberapa daerah, calon legislatif yang gagal bahkan berusaha mengambil kembali bantuan yang diberikan ke masyarakat ketika musim kampanye lalu, seperti seorang caleg yang menjanjikan kubah masjid ke suatu lokasi desa tetapi ketika dia tidak terpilih, bantuannya ditarik kembali. Kejadian tersebut sangat memalukan, ketika di lihat ke belakang janji manis begitu indah di masa kampanye. Bantuan yang sangat ikhlas untuk masyarakat ternyata hanya sebagai pencitraan semata dan untuk mengambil simpati masyarakat. Dimana kata ikhlas dan dimana yang mengaku representative masyarakat.
PEMILIHAN PRESIDEN
Bukanlah hal mudah ketika menjadi presiden Indonesia, berbagai macam permasalahan Negara Indonesia begitu pelik. Berbagai macam permasalahan bangsa harus segera diselesaikan, dari segi politik, ekonomi, hukum, dan budaya harus segera di tegakkan kebenarannya.
Koalisi bukannlah sekedar dagang sapi atau bagi – bagi posisi strategis di kursi kekuasan, ikhwal nya permasalahan bangsa harus yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Kesejahteraan rakyat, supremasi hukum, dan kemajuan ekonomi Negara yang harus dibicarakan agar Indonesia menjadi Negara maju. Jangan berbicara koalisi tetapi rakyat dilupakan dengan mudah, karena mereka yang duduk di kursi kekuasaan adalah perwakilan dari masyarakat Indonesia, sehingga jangan memanfaatkan rakyat ketika masa pemilu semata.
Tantangan presiden baru nanti bila dilihat dari segi politik, permasalahan politik jangan lagi menjadi penyakit yang begitu kompleks untuk Negara, alih – alih berbicara soal politik tetapi Negara dan bangsa yang menjadi korban atas kepentingan politik golongan semata. Politik merupakan hal yang harus mementingkan keputusan bersama untuk mencapai tujuan yang baik, bukan sekedar kepentingan kekuasaan dan pembagian kekuasaan semata.
Sisi ekonomi juga harus segera mengalami peningkatan untuk masyarakat Indonesia, sistem ekonomi Indonesia adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dan merasakan kemakmuran. Dilihat dari kenyataan hari ini sistem ekonomi Indonesia bukan kerakyatan, tetapi ekonomim kapitalis, siapa yang memiliki modal besar berhak untuk menguasai suatau cabang produksi yang dimiliki Negara ini. Ketika kepemimpinan kemarin terlihat memihak kepada pemilik modal dan asing, sehingga beberapa survey mengatakan bahwa 75% kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh asing. Tersirat jelas dalam fundamental Negara ini UUD 45 pasal 33 yang mengatur, air, tanah, dan kekayaan alam lainnya yang dimiliki Indonesia harus dikelola oleh Negara untuk masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tidak menjadi turis di Negara nya sendiri.
Tantangan selanjutnya dari segi hukum, azas hukum Indonesia adalah adil, berimbang, dan tidak pandang bulu. Fakta hari ini hukuman seorang pencuri buah kakao untuk makan sehari – hari dibangkan dengan pelaku korupsi, lebih berat hukuman pencuri kakao. Itukan yang dinamakan hukum yang adil dan berimbang?.
Sehingga Indonesia merupakan Negara yang terkenal korup di dunia, hal tersebut sungguh memalukan. Ketiga pembagian kekuasaan Indonesia hari ini tersangkut kasus korupsi (Eksekutif, legislatif, dan yudikatif) apabila di analisis Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara yang gagal karena ulah para politisi yang begitu rakus memakan uang Negara.
Supremasi hukum begitu penting karena bila di biarkan terus menerus Indonesia tidak akan bisa menjadi Negara yang dapat mensejahterakan rakyat nya sendiri. Kasus korupsi telah membuat masyarakat sakit hati yang mendalam, terbukti ketia pemilihan leghislatif kemarin tingkat partisipasi masyarakat rendah untuk memilih wakil rakyat nya.
Kasus pelanggaran HAM juga menjadi pekerjaan rumah yang seakan tidak pernah terselesaikan. Banyak rakyat Indonesia yang merasakan kekejaman dari rezim. Ternyata hal tersebut tidak pernah menemukan solusi untuk menuntaskan kasus HAM tersebut.
Pendidikan juga menjadi penting untuk penerus dan pelurus bangsa, pendidikan Indonesia hari ini sudah mengalami pergeseran yang signifikan, ketika KI Hajar Dewantara merumuskan sekolah rakyat, seluruh penerus bangsa harus menikmati kursi pendidikan. Hari ini konsep tersebut tidak digunakan karena sistem pendidikan hari juga terbentuk dengan istilah komersialisasi pendidikan. Ketika orang tua tidak mempunyai biaya yang cukup untuk sekolahkan anaknya maka anaknya hanya di gunakan untuk menjadi pekerja semata. Tetapi siapa yang memiliki modal besar untuk sekolah, maka anaknya dapat mengenyam kursi pendidikan setinggi – tingginya. Kemana program pemerintah yang mencangkan program wajib belajar 9 tahun, kenyataannya tidak tepat sasaran. Anak yang tinggal diperbatasan Indonesia Malaysia pun sangat merasakan dampaknya, disana terjadi kesenjangannya yang sangat mendalam. Pihak Malaysia menyediakan sekolah murah untuk rakyat nya, tetapi pihak Indonesia tidak melakukan hal tersebut.
Buruh dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga harus diperhatikan karena kesejahteraan buruh dan keamanan TKI diluar negeri juga harus disejahterakan. Agar bangsa lain tidak seenaknya dengan TKI, tidak ada lagi kasus yang menyiksa TKI di luar negeri.
Siapapun presiden Indonesia kedepannya harus segera menyelesaikan permasalahan bangsa yang sudah dijabarkan di atas. Ketika memang mereka berniat sungguh – sungguh untuk menjadikan Negara Indonesia agar lebih baik lagi. Maka kasus tersebut harus diselesaikan dan dituntaskan. Karena apabila presiden selanjutnya tidak mengutamakan kepentingan rakyat, maka sama saja seperti pemimpin sebelumnya, jaminannya Indonesia akan terus stagnan dan terus mengalami kemunduran bukan kemajuan. Indonesia harus berani menciptakan sama rasa sama rata dalam arti dalam segala hal, seperti supremasi hukum, kesejahteraan yang merata, dan fasilitas yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia sama.
Indonesia harus berani berdikari (berdiri di kaki sendiri) jangan lagi bergantung kepada pihak asing yang hanya semakin menyengsarakan Negara. Segala kekayaan alam yang dimiliki oleh asing harus segera di nasionalisasikan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Intinya adalah presiden selanjutnya harus berani tampil tegas dan benar – benar bergerak atas kerakyatan bukan lagi golongan atau pribadi semata. Karena masyarakat Indonesia tidak lagi membutuhkan hanya omongan atau janji – janji semata. Tetapi membutuhkan tindakan yang nyata, sehingga kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Apabila presiden nanti berhasil menjalankan tugas nya dengan baik atas nama rakyat, jangan takut dengan segala apapum resiko nya karena rakyat Indonesia siap pasang badan untuk membela presiden yang benar – benar membela kepentingan masyarakat Indonesia.