Ramainya pemberitaan di media massa tentang aksi PPATK yang mengungkap adanya lebih dari 2000 transaksi mencurigakan di DPR, Kementerian, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain perlu diapresiasi sekaligus ditanggapi secara kritis. Mengapa baru beberapa hari belakangan ini kecurigaan dan data-data itu diungkap kepada publik? Masyarakat harus kritis atas setiap inkonsistensi kinerja lembaga negara yang dapat dikatakan sebagai "anomali", tiba-tiba menjadi lembaga yang pro pemberantasan korupsi. Karena setiap lembaga negara memiliki potensi dan kewenangan yang dapat dijadikan sebagai alat politik di negeri kita tercinta yang sedang sakit ini. Apa saja kiprah & kinerja PPATK sejak tahun 2002 lembaga ini didirikan? Mengapa upaya mengungkap informasi ini kepada publik dilakukan ketika Partai pemerintah mulai tersudut dalam pusaran badai kasus korupsi? Tentu sebagai masyarakat awam, kita patut memberikan apresiasi kepada PPATK. Sementara itu, tidak salah apabila sebagian masyarakat memaknai aksi PPATK mengungkap data dan informasi transaksi mencurigakan sebagai senjata baru bagi partai politik tertentu untuk "menarik" partai-partai politik lain masuk ke dalam pusaran badai kasus korupsi yang saat ini tengah membelit partai itu. Bukan rahasia lagi, seringkali partai politik di negeri kita menjual borok "tetangga" untuk tujuan kompromi politik "korupsi berjamaah" atau win-win solution. Masyarakat mendukung penuh setiap upaya pemberantasan korupsi, termasuk juga pencucian uang hasil korupsi yang hanya dapat dilacak melalui kewenangan PPATK. Namun demikian, harapan kami rakyat kecil adalah jangan sampai sekali lagi lembaga negara menjadi kepanjangan tangan partai politik penguasa, karena sesungguhnya tangan partai politik sudah terlalu panjang.
