Hantu Korban HAM di Pilpres 2014

Prabowo salah satu calon Presiden yang kini tengah menanjak. Namun apakah memang pantas jika Prabowo menjadi presiden RI 2014 dengan melihat rekam jejak Prabowo. Salah satu calon presiden dari kalangan militer tentunya menimbulkan kegelisahan dari berbagai pihak, dari mulai dalam negeri sampai mancanegara. Kegelisahan tersebut muncul karena Prabowo sebagai aktor utama dalam pelanggar HAM terberat. Tahun 98 ia menjadi fenomena orang yang melanggar HAM di Indonesia. Seorang yang harus bertanggug jawab atas penghilangan secara paksa orang orang yang tak bersalah atau orang orang yang kritis kepada pemerintahan rezim Soeharto.

Kita pasti tak akan pernah lupa dengan tindakan Prabowo sebagai orang yang bertanggung jawab atas penghilangan secara paksa. Grup Mawar sebagai salah satu grup kecil yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi terhadap agenda penculikan. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuanKomando Pasukan KhususGrup IV,Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Bahkan salah satu koran harian Amerika “Ney York Times” membuat suatu artikel berita yang menggambarkan kekhawatiran terhadap naiknya Prabowo menjadi calon presiden RI. WartawanInternational New York Times, Joe Cochrane, menulis Prabowo ikut ambil bagian dalam salah satu episode tergelap HAM di Indonesia. "Pencalonan Prabowo mengundang kekhawatiran dari pegiat HAM dalam negeri dan internasional karena sebelumnya Komnas HAM Indonesia pernah merekomendasikan Prabowo untuk disidang terkait penculikan aktivis prodemokrasi di akhir 1990-an," demikian Cochrane,

Selain itu juga prabowo mewarisi nilai nilai militeristik yang didapat saat dia menjadi anggota Kopasus. Kegelisahan muncul karena latar belakang Prabowo menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam penghilangan orang. Salah satu aktor terbaik dalam pelanggar HAM.  Hari ini Indonesia telah menjadi negara yang demokratis. Tentunya nilai nilai demokratis menjadi perhatian lebih ketika Prabowo memimpin Indonesia. Tentunya Indonesia tidak boleh menjadi negara yang menghalalkan segala cara untuk memberangus nilai nilai demokrasi.  Indonesia harus bisa melihat rekam jejak calon pemimpinnya, harapannya jelas Indonesia tidak kembali menjadi negara yang otoriter seperti masa Soeharto. Keotoriteran hanya akan berdampak pada tirani rakyat.