Politik Hukum Pendidikan di Indonesia dan Gelar Akademik Kehormatan dari Luar Negeri?!

Oleh. Muhammad Eko Purwanto

Pada tahun-tahun terakhir, dunia pendidikan di Indonesia sering menjadi pusat perhatian publik, baik karena inovasi maupun isu keabsahan berbagai gelar akademik. Fenomena pemberian gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada public figure oleh institusi luar negeri menimbulkan beragam reaksi dan pertanyaan di masyarakat. 

Banyak pihak yang menganggap gelar doktor kehormatan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi seseorang di bidang tertentu, namun tak sedikit pula yang meragukan legalitas dan relevansi gelar tersebut, khususnya di Indonesia ?!

Pemberian gelar doktor kehormatan memang merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai universitas di seluruh dunia, sebagai bentuk apresiasi terhadap individu yang dianggap berpengaruh ataupun memberikan kontribusi signifikan di bidang tertentu. 

Di Indonesia, praktik ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun, tidak semua pemberian gelar ini mendapatkan pengakuan yang sama, terutama jika pihak yang memberikan tidak terakreditasi atau diakui oleh otoritas pendidikan resmi.

Salah satu aspek penting dalam penerimaan gelar akademik dari luar negeri adalah legalitas dan akreditasi institusi yang memberikan gelar tersebut. Di Indonesia, institusi pendidikan tinggi harus memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Mengacu pada kasus pembahasan mengenai pemberian gelar dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand kepada Raffi Ahmad, menjadi penting untuk memastikan akreditasi lembaga tersebut agar gelarnya diakui secara resmi di Indonesia.

Sebagai salah satu bagian penting dalam hukum pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memiliki kewenangan untuk mengakui atau tidak mengakui gelar akademik dari luar negeri. Proses ini biasanya melibatkan penyetaraan atau verifikasi yang ketat untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan dan gelar yang diberikan setara dengan standar nasional.

Pengakuan terhadap gelar akademik dari luar negeri tidak hanya berdampak pada validitas gelar di Indonesia tetapi juga berpotensi mempengaruhi pasar tenaga kerja dan persepsi publik terhadap profesionalisme seseorang. 

Misalnya, seorang yang memiliki gelar doktor kehormatan, meskipun tidak setara dengan gelar doktor yang diperoleh melalui studi reguler, bisa saja mendapat keuntungan dalam hal jejaring sosial dan status di masyarakat.

Di tengah dinamika ini, ada beberapa pertanyaan tentang keabsahan gelar yang perlu dijawab. Pertama, seberapa transparan dan akuntabel proses pemberian gelar tersebut dari institusi luar negeri? 

Apakah ada kriteria atau standar tertentu yang dipenuhi oleh penerima gelar? Kedua, bagaimana dengan proses penyetaraan di Indonesia; apakah proses ini dilakukan secara adil dan merata untuk semua gelar dari luar negeri?

Yang menarik, ini bukan sekadar soal gelar akademik, tetapi juga menyentuh aspek politik pendidikan di Indonesia. 

Gelar kehormatan yang tidak diakui menimbulkan pertanyaan tentang kerjasama internasional dalam pendidikan tinggi dan bagaimana lembaga pendidikan Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga internasional tanpa mengorbankan kualitas dan standar pendidikan.

Dalam menghadapi fenomena pemberian gelar kehormatan dari luar negeri, ada baiknya pemerintah dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia mulai memikirkan regulasi yang lebih ketat dan jelas. 

Regulasi ini penting untuk memastikan bahwa semua gelar akademik yang diakui memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Tanpa regulasi yang jelas, gelar kehormatan dari luar negeri dapat menjadi alat pemasaran bagi institusi yang tidak benar-benar berkomitmen pada pendidikan berkualitas. 

Di sisi lain, jika diatur dengan baik, gelar tersebut dapat menjadi alat diplomasi pendidikan yang memperkuat hubungan internasional Indonesia dan merangsang inovasi serta kolaborasi penelitian.

Menelisik pemberian gelar akademik kehormatan dari luar negeri kepada warga negara Indonesia, seperti dalam kasus public figure, seharusnya lebih dari sekadar diskusi mengenai keabsahan. Ini merupakan kesempatan untuk memperkuat sistem pendidikan tinggi Indonesia, memastikan standar yang tinggi, dan mendorong pengakuan yang adil terhadap kontribusi luar biasa yang diberikan oleh individu di berbagai bidang.

Pada akhirnya, untuk menghadapi tantangan globalisasi pendidikan, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dan reputasi akademiknya di mata dunia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan pengakuan gelar dari luar negeri harus dilakukan sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri. 

Hal ini akan mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional serta meningkatkan kepercayaan dalam pengakuan resmi atas setiap jenis gelar akademik !? Wallahu A'lamu Bishshawwab.

Bekasi, 10 Oktober 2024.