Kekerasan dan Isu Keamanan di Papua: Perspektif Securitization untuk Solusi yang Inklusif

Kekerasan dan isu keamanan di Papua telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah Indonesia. Konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok separatis, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), terus memicu ketegangan yang tidak berdampak pada stabilitas regional tetapi juga pada kehidupan masyarakat sipil. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap warga sipil. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pendekatan keamanan yang diambil oleh pemerintah. (YLBHI, 2024)

Pendekatan militeristik yang sering diterapkan dalam menangani isu keamanan di Papua sering kali memperburuk keadaan. Tindakan represif oleh aparat keamanan tidak hanya gagal meredakan ketegangan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Banyak warga yang merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, akar masalah seperti diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik sering kali diabaikan. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit untuk diputus. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis dialog dapat membantu mengatasi masalah ini dengan lebih efektif. (Laolao Papua, 2024)

Mengapa pemerintah tetap mempertahankan pendekatan ini meskipun terbukti tidak efektif? Apa yang menyebabkan mereka mengabaikan Solusi yang lebih inklusif dan berbasis dialog?

Teori securitization memberikan wawasan penting dalam memahami fenomena ini. Menurut teori ini, pemerintah sering kali mengkategorikan isu-isu tertentu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional untuk membenarkan tindakan luar biasa. Dalam konteks Papua, pemerintah mungkin melihat gerakan separatis sebagai ancaman serius, sehingga mengadopsi pendekatan militeristik sebagai respon. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan hak-hak dasar Masyarakat dan kebutuhan untuk dialog. Dengan semakin meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi dalam proses politik, pendekatan ini semakin dipertanyakan. (Hukumonline, 2024)

Securitization menciptakan narasi bahwa tindakan represif adalah satu-satunya cara untuk melindungi negara dari ancaman. Hal ini bisa memunculkan legitimasi bagi tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia dan pentingnya partisipasi dalam proses politik, pendekatan ini semakin dipertanyakan. Pemerintah tetap menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi keamanan di Papua, dengan penekanan pada perlunya dialog dan partisipasi Masyarakat. (Kumparan, 2024) 

Kekerasan dan isu keamanan local di papua membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis dialog harus diutamakan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika securitization, kita dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk mengakhiri siklus kekerasan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak. (Merdeka.com, 2023)

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penngambilan Keputusan dan dialog untuk menciptakan Solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan kolaboratif dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun keprcayaan antara pemerintah dan masyarakat. (chairil, 2020)

Isu keamanan di Papua adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Pendekatan militeristik yang telah diterapkan selama ini terbukti tidak efektif dan sering kali memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk beralih ke pendekatan yang lebih humanis dan berbasis dialog guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Hanya melalui pemahaman mendalam tentang akar penyebab konflik dan keterlibatan semua pihak dapat kita berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua dan Indonesia secara keseluruhan. (chairil, 2020)