Mengutip status FB seorang teman yang menyatakan bahwa Diklat untuk para pejabat pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Tingkat Kota) itu bukan masalah mengetahui tentang suatu kebenaran, melainkan lebih kepada kepatuhan seorang bawahan kepada atasan (yang sering dialibikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap bangsa dan negara). Memang paling tidak nyaman menjadi pejabat 'tanggung', yaitu pejabat rendahan yang masih punya bos di atasnya. Kalau menelan mentah-mentah makna kepatuhan, maka yang terjadi adalah si pejabat 'tanggung' ini akan menekan anak buahnya supaya menjalankan perintah dari atasannya sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan makna kepatuhan. Apakah sesederhana itu? tentu saja tidak. Patuh boleh saja selama itu dianggap baik secara vertikal ke atas maupun ke bawah, menjalankan perintah atasan tapi tidak mengesampingkan suara dan keinginan bawahan. Kalau seorang pejabat 'tanggung' tidak dapat bersikap berani dan bijak seperti itu, maka harus siap dicap sebagai pejabat kebo yang dicucuk hidungnya, diseret kemana saja nurut, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan dikudeta oleh bawahannya. Kalau kebetulan anda adalah seorang pejabat, maka saya berharap semoga anda bukan termasuk pejabat 'tanggung', melainkan pejabat yang punya tanggung jawab dan berkarakter kuat. Salam.