Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
Proses beracara dalam perkara pidana dan perdata tentu memiliki perbedaan, sebagaimana diketahui bahwa perkara pidana berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, sementara perkara perdata berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan individu.
Perbedaan dalam proses beracara diantara keduanya salah satunya ialah tentang perdamaian, yang mana dalam perkara perdata selalu dapat ditawarkan perdamaian selama hakim belum memutus perkara, sementara dalam perkara pidana tidaklah boleh dilakukan perdamaian.
Kemudian dalam hal penyitaan, meskipun istilah yang sama digunakan diantara keduanya dan secara garis besar memiliki arti perbuatan mengambil alih atau menahan barang, tetapi penyitaan dalam perkara pidana dan perdata ialah berbeda.
Penyitaan Menurut Hukum Acara Pidana
Penyitaan tercantum dalam Pasal 1 ayat 16 KUHAP yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
Benda yang dapat disita ialah terbatas pada barang bukti dari suatu perkara pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, diantaranya ialah:
Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana; benda yang dipergunakan langsung atau khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan; dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
Berdasarkan pada ketentutan Pasal 44 KUHAP, benda yang disita akan disimpan sebaik-baiknya dalam rumah penyimpanan dan berada dibawah tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Sehingga terhadap benda sitaan, pemilik atau siapapun tidak lagi dapat mempergunakannya.
Penyitaan Menurut Hukum Acara Perdata
