RINGKASAN EKSEKUTIFÂ
Pengelolaan keuangan yang efisien pada sektor publik merupakan kunci utama untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia dapat menjadi negara dengan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat apabila berhasil mencapai pengelolaan keuangan yang efisien dengan fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengurangan pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal besar yang menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran adalah korupsi, inefisiensi pengeluaran, serta kurangnya transparansi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan optimal. Target peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan di sektor publik belum tercapai, justru yang terjadi sebaliknya, pengelolaan keuangan yang buruk banyak terjadi di sektor publik. Kurangnya perkembangan pengelolaan anggaran menjadi salah satu penyebabnya, apalagi saat ini semua serba digitalisasi. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak sektor publik yang menggunakan cara manual dalam pengelolaan keuangan. Setiap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran keuangan belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dalam sektor publik, dapat menggunakan strategi atau langkah kebijakan berikut: (1) Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Publik; (2) Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi Pengelolaan Anggaran; (3) Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran; serta (4) Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dan Derah.
Kata kunci : anggaran, keuangan, pengelolaan, pembangunan, berkelanjutan, kebijakan, optimal
PENDAHULUANÂ
Pengelolaan anggaran keuangan sektor publik yang efisien merupakan hal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemeliharaan sumber daya untuk masa depan. Akan tetapi, masih banyak negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia yang pengelolaan keuangan pada sektor publik masih menghadapi banyak masalah dan tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, defisit anggaran negara pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target awal 2,84% dan revisi 2,27%. Selain hal itu, praktik pengelolaan anggaran yang tidak efisien sering kali ditemukan, salah satunya pemborosan sumber daya akibat korupsi, ketidaksesuaian alokasi dana dengan prioritas pembangunan serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Kelemahan ataupun masalah tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pengelolaan keuangan yang tidak efisien dapat berdampak pada kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta memadai. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa walaupun alokasi anggar untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terus meningkat, tetapi kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan. Pada sektor pendidikan, meskipun anggaran sektor pendidikan Indonesia mencapai lebih dari 20% dari total belanja negara pada tahun 2023, masih ada tantangan besar pada kualitas pengajaran dan distribusi fasilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Hal ini menggambarkan perlunya reformasi mendalam pada pengelolaan anggaran publik, tidak hanya fokus pada jumlah alokasi dana, tetapi fokus juga pada bagaimana dana tersebut digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, pengelolaan anggaran keuangan sektor publik yang efisien harus menjadi prioritas utama supaya Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, seiring dengan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
DESKRIPSI MASALAHÂ
1. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran: merujuk pada tindakan pihak terkait menggunakan dana atau anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik. Masalah ini dapat terjadi pada berbagai level pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Para pelaku umunya adalah pejabat publik ataupun pihak terkait yang memiliki kekuasaan di pemerintah serta mempunyai akses terhadap pengelolaan anggaran ataupun proyek pemerintah sehingga rawan untuk melakukan korupsi. Penyebabnya dapat berasal dari lemahnya sistem pengawasan, ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta rendahnya kesadaran moral dan etika pada pejabat publik. Â Hal ini berdampak pada dana yang harusnya untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat.
2. Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Terbatas: terjadi ketika negara ataupun daerah bergantung pada satu ataupun beberapa sumber pendapatan yang terbatas. Ketergantungan ini dapat terlihat pada daerah yang mengandalkan pendapatan pada sektor tertentu seperti minyak atau gas, serta pajak yang tidak stabil. Ketergantungan ini dapat terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta tidakmampuan untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: transparansi dan akuntabilitas mengacu pada sejauh mana pemerintah dapat menyediakan informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Biasanya pejabat yang tidak terbuka terkait pengelolaan keuangan publik serta sistem akses informasi yang tidak mendukung menjadi penyebabnya. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat, pemborosan anggaran, serta penyalahgunaan wewenang.
4. Inefisiensi dalam Pengeluaran Pemerintah: terjadi ketika dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menghasilkan manfaat yang optimal atau tidak digunakan secara tepat. Inefisiensi disebabkan oleh perencanaan yang buruk, kesalahan dalam penentuan prioritas anggaran serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini dapat menyebabkan anggaran tidak digunakan secara maksimal, serta pelayanan publik menjadi terbengkalai. Proyek pembangunan pun menjadi tidak selesai tepat waktu dan kualitasnya buruk.
