Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan terbaru terkait percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Salah satu poinnya adalah, meminta intervensi pengendalian penyebaran virus Covid-19 berbasis lokal atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Dikutip dari berbagai sumber, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tak menerapkan kebijakan lockdown secara general di wilayahnya. Menurut dia, lockdown general itu bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," katanya.
Meski sangat halus, namun jelas pernyataan Jokowi itu merupakan peringatan keras bernada sindiran. Lalu, untuk siapa sindiran itu? Tak lain dan tak bukan adalah Anies Baswedan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta ini memutuskan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta. Bahkan beberapa hari lalu, Anies memperpanjang kebijakan PSBB total hingga 11 Oktober mendatang. Alasannya, jumlah kasus penularan Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.
Padahal, pelaksanaan PSBB total jilid dua ala Anies sudah banyak mendapat kritikan. Mulai dari jajaran menteri, pengusaha hingga masyarakat kecil yang mulai kesulitan mencari makan.Â
Akibat pemberlakuan PSBB Anies, dunia usaha menjerit karena terus merugi, masyarakat juga meronta karena sumber pendapatan semakin sulit. Tapi, Anies tetap saja keukeuh menggelar PSBB, bahkan memperpanjangnya hingga dua pekan ke depan.
Pernyataan Jokowi tentang larangan pemerintah setempat menggelar kebijakan lockdown secara general di wilayahnya, sepertinya memang ditujukan untuk Anies. Namun dengan gaya 'Solo' nya, Jokowi dengan halus menyampaikan sindiran itu.
Tapi, apakah Anies akan merasa tersindir dan kemudian mematuhi arahan Presiden yang tak lain adalah pemimpinnya? Sepertinya tidak. Buktinya, sampai detik ini, tidak ada pernyataan Anies tentang pencabutan PSBB total di DKI Jakarta dan mengubahnya menjadi PSBM.
Sebagai seorang bawahan, tak etis jika Anies tetap melanjutkan kebijakan PSBB total di wilayahnya hingga 11 Oktober mendatang. Disukai atau tidak, sepaham atau tidak, Jokowi adalah pemimpin tertinggi di negeri ini, yang harus didukung apa yang menjadi programnya. Anies hanya seorang Gubernur, yang bertugas menyukseskan program-program nasional di daerah.Â
