Seragam Kompi Protokol Berubah - Akuntabilitas Menjadi Muruah

Tampilan baru kompi protokol Mabesad dan cordon Paspampres

Ada yang menarik ketika Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan Commanding General of The Philipines Army, Liutenant General Roy Galido, di Mabesad Jakarta pada 10 Juli 2024 (antaranews.com). Demikian pula ketika Kasad menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentera Darat Malaysia General Tan Sri Dato' Wira Muhammad Hafizuddeain Bin Jantan pada 6 Agustus 2024.

Lazimnya menerima tamu negara mitra, TNI melakukan tradisi seremoni penghormatan dari kompi protokol TNI. Pada acara tersebut personel kompi protokol Mabesad mengenakan seragam protokol baru di lapangan upacara Mabesad. 

Pakaian seragam lama Kompi Protokol Mabesad saat menyambut kunjungan Chief Of The Australian Army (sumber gambar : tniad.mil.id, 30/10/2023).

Pakaian seragam protokol TNI dikenakan saat menyambut tamu pejabat militer negara mitra di Mabes Angkatan dan Kemhan RI. Pakaian seragam protokol juga biasa dikenakan pada Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di istana negara dan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila serta upacara lain yang ditentukan Mabes TNI atau angkatan.

Perubahan pakaian seragam protokol juga terpantau lebih dahulu di lingkungan TNI AL. Hal  ini terunggah di media saat TNI AL menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Laksamana Datuk Abdul Rahman Bin Ayob pada 2 Maret 2023 dan kunjungan kehormatan Kasal Filipina Vice Admiral Toribio Adaci Jr., pada 8 Agustus 2023 (TVRINews).

Kini tinggal TNI AU yang belum diketahui apakah juga telah mengganti pakaian seragam kompi protokol Mabesau.  Ini akan menjadi catatan sejarah fesyen militer karena model pakaian seragam protokol yang lama telah dipakai sejak jaman orde baru. Di US Navy, tugas mengelola dokumentasi pakaian dinas angkatan laut diemban oleh Naval History and Heritage Command.

Seragam protokol yang berbeda pada setiap matra dianut oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Hal tersebut tampak ketika Color Guard Angkatan Bersenjata AS menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di pangkalan Militer Andrews di Washington DC pada 20 Mei 2022.

Perubahan seragam kompi protolol TNI muncul setelah  KTT G20 usai. Pada KTT G-20 personel cordon Paspampres juga mengenakan seragam baru. Cordon Paspampres adalah bagian dari Batalyon Pengawal Protokol Paspampres yang bertugas pada jamuan kenegaraan.

Pakaian seragam protokol KTT G20 merupakan karya perancang mode Jenehara Nasution yang terinspirasi dari seragam militer Pangeran William. Seragam Prince of Wales tersebut dikenakan saat prosesi pernikahannya dengan Kate Middleton. Pangeran William pernah bertugas sebagai penerbang Angkatan Udara Inggris.

Para prajurit kompi protokol, meskipun melaksanakan tugas yang bersifat kemarkasan, namun mereka berasal dari satuan operasional atau satuan tempur. Sebagai contoh, batalyon Infanteri marinir bergantian mendapat tugas pengawalan dan protokoler di Mabesal.

Sebagai personel satuan tempur, mereka mengenakan lencana brevet di dada kiri yang menunjukkan kualifikasi hasil pendidikan dan latihan sesuai military occupationaly specialist (m.o.s) yang telah ditempuh. Lencana brevet merupakan pengakuan kompetensi profesi prajurit sesuai kejuruan dan korpsnya.

Lencana brevet kualifikasi prajurit diterbitkan sebagai bentuk pembinaan mewujudkan semangat kebanggaan korps, sebagai identitas prajurit dan satuan di mana prajurit bertugas. Brevet sebagai dekorasi dada sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai lencana profesionalitas semata, namun juga menuntut akuntabilitas.

Akuntabilitas fesyen militer

Brevet dan pakaian dinas pada hakekatnya menuntut tanggungjawab  pemilik dan satuannya. Bukan hanya terkait pengadaan logistik, namun juga karena program pembentukan, peningkatan status satuan, pemantaban dan pemeliharaan kemampuan satuan tempur yang disimbolkan dalam lencana maupun pakaian seragam dinas membutuhkan anggaran.

Seluruh proses tersebut dalam APBN telah melalui persetujuan DPR dan melewati jenjang pengusulan kepada Menhan RI dan Menkeu RI oleh para Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan pertahanan.

Rangkaian proses inilah menjadi alasan rakyat menyoal akuntabilitas yang menjadi kewajiban setiap kementerian dan lembaga pengguna anggaran. Kritik publik; organisasi nonpemerintah dan parlemen terhadap hasil penugasan pun perlu mendapat tanggapan TNI sebagai bentuk akuntabilitas.

Sesuai Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, sebagai tentara profesional TNI dituntut mampu melaksanakan tugas profesi secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Penilaian akuntabilitas ditujukan kepada output dan outcome keberadaan satuan TNI.

Output kinerja satuan TNI pada awalnya menjadi penilaian lingkup internal. Profesionalitas satuan TNI pada lingkup internal, diuji melalui gladi tugas tempur bertingkat dan berlanjut sampai tingkat Latihan Puncak Angkatan dan Latihan Gabungan TNI.

Bukan hanya output, masyarakat juga berhak mengetahui keluaran yang dihasilkan berupa outcome. Hasil outcome bersifat jangka panjang berupa dampak; manfaat; harapan perubahan setelah satuan-satuan tersebut dibentuk dengan segala atribut dan pakaian dinasnya. Sebagai contoh di jajaran TNI terdapat 11 jenis pakaian loreng  meliputi loreng TNI, loreng Angkatan dan loreng pasukan tertentu.

Termasuk outcome adalah kapabilitas satuan TNI diuji ketika melaksanakan Latihan Gabungan Bersama angkatan bersenjata negara mitra. Melalui Latgabma selain publik domestik, masyarakat internasional dapat mengukur kapabilitas TNI.

Namun partisipasi aktif TNI dalam gelar latgabma sebagai forum internasional menuntut terdukungnya alutsista yang memadai sesuai Iptek terkini. Bila tidak, kehadiran TNI hanya akan menjadi pengamat latihan dan kontribusi diplomasi militer menjadi terbatas atau tidak berhasil serta tidak memberi dampak penggentar.

Kehadiran kapal rumah sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 serta penerjunan material  melalui pesawat angkut C-130 seri J – 30 Super Hercules TNI AU  dalam misi bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza di Palestina adalah out come dari profesionalitas prajurit dan satuan TNI yang diakui oleh masyarakat maupun dunia internasional.

Terhadap problem domestik, operasi bantuan kemanusiaan, operasi SAR dan penanggulangan bencana sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP), juga merupakan jawaban atas tuntutan akuntabilitas satuan TNI.  Dalam penanggulangan pandemi Covid-19, TNI dan Polri berperan besar pada pelaksanaan PPKM dan vaksinasi.

Akuntabilitas pada problem domestik juga menguat bila kita membuat komparasi antara keberhasilan TNI dalam upaya perdamaian dunia melalui kontribusi pasukan Garuda, dengan penanganan masalah separatis di Papua yang tak kunjung usai. Meskipun diakui pendekatan keamanan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah separatis Papua.

Selanjutnya patut dicermati perkembangan iptek militer terkini, khususnya pada konflik Ukraina-Rusia yang telah masuk ke babak baru perang futuristik. Terdapat dinamika penting dengan hadirnya konsep strategi yang lebih efektif dan efisien sebagai realita revolution in military affairs (RMA).

Palagan Ukraina-Rusia menjadi bukti rentannya  pertahanan yang dibangun dengan menyerap modal besar, namun sekejap lenyap dihancurkan serangan berbasis teknologi terkini yang jauh lebih murah. Fakta tersebut menjadi contoh bagi TNI yang selama ini dihadapkan kepada keterbatasan anggaran.

Dengan mengkaji ulang doktrin, strategi, organisasi dan teknologi sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ancaman, diharapkan diperoleh pembiayaan yang lebih efisien namun kapabilitas pertahanan lebih optimal. Sebagai pembanding Kemhan RI pernah menghitung TNI memerlukan anggaran pertahanan Rp 1.700 triliun untuk 25 tahun.

Penutup

Perbincangan tentang perubahan pakaian dinas seragam protokol bukan sekedar wacana dan tren fesyen militer. Karena fesyen militer dan atribut dekorasinya bukan hanya sekedar lambang profesionalitas, namun juga simbol kesanggupan menjawab tuntutan akuntabilitas.

Kebetulan penggantian seragam protokol TNI yang telah dipergunakan sejak jaman orde baru, dilakukan pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat pemerintahan Presiden Joko Widodo paling besar mendukung sektor pertahanan sepanjang sejarah. (Kompas.com, 9/3/2023).

Dengan perkembangan global terbaru, tentu memerlukan kajian kembali apakah anggaran tersebut memperkuat struktur pertahanan negara yang adaptif terhadap berbagai perubahan dan merespons ancaman secara efektif dan efisien. Kemampuan mengelola pertahanan negara dengan efektif efisien pun menjadi tuntutan akuntabilitas.

Pudji Widodo,
Purworejo, 25092024 (184/126).
Sumber gambar : antaranews.com, tniad.mil.id