Para prajurit kompi protokol, meskipun melaksanakan tugas yang bersifat kemarkasan, namun mereka berasal dari satuan operasional atau satuan tempur. Sebagai contoh, batalyon Infanteri marinir bergantian mendapat tugas pengawalan dan protokoler di Mabesal.
Sebagai personel satuan tempur, mereka mengenakan lencana brevet di dada kiri yang menunjukkan kualifikasi hasil pendidikan dan latihan sesuai military occupationaly specialist (m.o.s) yang telah ditempuh. Lencana brevet merupakan pengakuan kompetensi profesi prajurit sesuai kejuruan dan korpsnya.
Lencana brevet kualifikasi prajurit diterbitkan sebagai bentuk pembinaan mewujudkan semangat kebanggaan korps, sebagai identitas prajurit dan satuan di mana prajurit bertugas. Brevet sebagai dekorasi dada sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai lencana profesionalitas semata, namun juga menuntut akuntabilitas.
Akuntabilitas fesyen militer
Brevet dan pakaian dinas pada hakekatnya menuntut tanggungjawab  pemilik dan satuannya. Bukan hanya terkait pengadaan logistik, namun juga karena program pembentukan, peningkatan status satuan, pemantaban dan pemeliharaan kemampuan satuan tempur yang disimbolkan dalam lencana maupun pakaian seragam dinas membutuhkan anggaran.
Seluruh proses tersebut dalam APBN telah melalui persetujuan DPR dan melewati jenjang pengusulan kepada Menhan RI dan Menkeu RI oleh para Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan pertahanan.
Rangkaian proses inilah menjadi alasan rakyat menyoal akuntabilitas yang menjadi kewajiban setiap kementerian dan lembaga pengguna anggaran. Kritik publik; organisasi nonpemerintah dan parlemen terhadap hasil penugasan pun perlu mendapat tanggapan TNI sebagai bentuk akuntabilitas.
Sesuai Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma, sebagai tentara profesional TNI dituntut mampu melaksanakan tugas profesi secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Penilaian akuntabilitas ditujukan kepada output dan outcome keberadaan satuan TNI.
Output kinerja satuan TNI pada awalnya menjadi penilaian lingkup internal. Profesionalitas satuan TNI pada lingkup internal, diuji melalui gladi tugas tempur bertingkat dan berlanjut sampai tingkat Latihan Puncak Angkatan dan Latihan Gabungan TNI.
Bukan hanya output, masyarakat juga berhak mengetahui keluaran yang dihasilkan berupa outcome. Hasil outcome bersifat jangka panjang berupa dampak; manfaat; harapan perubahan setelah satuan-satuan tersebut dibentuk dengan segala atribut dan pakaian dinasnya. Sebagai contoh di jajaran TNI terdapat 11 jenis pakaian loreng  meliputi loreng TNI, loreng Angkatan dan loreng pasukan tertentu.
Termasuk outcome adalah kapabilitas satuan TNI diuji ketika melaksanakan Latihan Gabungan Bersama angkatan bersenjata negara mitra. Melalui Latgabma selain publik domestik, masyarakat internasional dapat mengukur kapabilitas TNI.
