Gus dur merupakan salah satu presiden Indonesia yang terpilih karena dipilih oleh para perwakilan rakyat di majelis permusyawarakatan rakyat. tapi salah satu jargon yang diingat orang adalah "DPR adalah kumpulan anak-anak TK" yang tersebar luas di pola pikir kesekarangan masyarakat saat ini.
Terlepas dari ada benarnya jargon itu jika diartikan , berkaca pada siaran langsung TV yang disebarkan ke seluruh Indonesia belakangan ini mengenai sidang paripurna DPR misalnya, tapi jargon emosional yang membunuh karakter kelembagaaan termasuk seluruh individu yang ada dan akan ada disana, rasanya sudah tidak pantas diingat-ingat lagi untuk dijadikan dasar keputusan di masa modern sekarang ini.
Kita mendengar berbagai kasus mengenai penyelewengan individu DPR di berbagai dimensi kegiatan masyarakat. tapi sebagai politisi yang hidup berdasarkan metode politiknya, jarang seorang politisi yang benar-benar di salahkan karena kasus politik. politik, sekali lagi adalah ilmu kerelatifan sosial. seni mungkin-mungkinan dan atau permainan suka-suka an sosial. kasus yang terlibat dan melibatkan para anggota DPR di berbagai media adalah lebih condong ke arah kasus hukum.
Kita perlu mempertanyakan lagi mengenai peran politik dan peran hukum kita dalam masyarakat.
Peran politik adalah seperti menuliskan apa yang paling disukai untuk dilakukan dan pada akhirnya, efek samping terakhirnya adalah mengambil kesempatan dari tulisan yang telah terekam dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu lagi itu, untuk kepentingan-kepentingan yang lebih strategis bagi individu di atas kebenaran sosial yang maha luas. ini yang dilakukan oleh semua orang yang ada di dunia ini dalam pergaulannya dengan masyarakat sosial.
Sementara itu hukum adalah lebih ke pertanggungjawaban atas tulisan yang telah di'abadikan' tersebut mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.
Dalam tataran masyarakat munafik, politik dan hukum dicampuradukkan dan dijadikan dasar kepercayaan diri untuk menjalankan keputusan yang sama sekali tidak berimplikasi apa-apa bagi masyarakat yang kurang percaya diri. tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak juga dijadikan alat pijakan untuk kepentingan pribadi yang lebih strategis. termasuk tulisan ini misalnya.
Namun di atas itu semua ada yang salah dari pola pikir kebanyakan masyarakat sekarang ini.
Dari jargon gusdur terdapat pesan tersirat mengenai permusuhan rakyat akan wakilnya. padahal terlepas dari memilih atau tidaknya seseorang adalam "pemilihan umum" untuk mewakili dirinya di beberapa tingkat perwakilan, keadaan sekarang ini adalah disebabkan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. pilihan untuk tidak memilih juga adalah sama berkekuatannya dengan pilihan untuk memilih perwakilan rakyat dan kemudian menyesali masa lalu untuk dijadikan dasar menutuskan pilihan yang disediakan yang akan datang.
Salah satu ketimpangan sosial yang ada saat ini pada rakyat adalah peran politik adalah lebih tinggi dibanding peran hukum.
Peran politik ini termasuk pengaplikasian KKN misalnya, untuk perekerutan pegawai, penentuan pemberian proyek. dan praktek-praktek politik lainnya dari yang swasta hingga berkaitan dengan pegawai negeri tingkat rendah hingga menyebabkan praktek politik pada tingkat lebih tinggi yang dihadirkan oleh politisi profesional pada perwakilan rakyat di daerah dan di pusat yang menyalahi prosedur pertanggungjawaban pada nilai hukum.
Produk hukum tertinggi yang diakui di Indonesia adalah produk hukum yang dilakukan oleh perwakilan rakyat dengan musyawarah pada pelaksanaan atau eksekusi pada eksekutif atau jajaran birokrat pemerintah.
