Lebih Baik Jokowi Keluar Dari PDIP Jadi Anak Durhaka Daripada Tetap Jadi Anak Emas di PDIP

Oleh : Yusuf L. Henuk*)

TULISAN ini ditulis ketika penulis menanggapi komentar terhadap karikatur dari tulisan ini  di situs “JOKOWI PRESIDENKU” seperti terbaca dibawah ini:

Rian P : “jika Jokowi keluar dari PDIP akan semakin bertambah masalah dinegeri ini...Jokowi itu dibesarkan PDIP sejak masih jadi tukang kayu...apa mungkin Jokowi memilih jadi anak durhaka..?

Yusuf Leonard Henuk : “lebih baik Jokowi keluar dari PDIP jadi anak durhaka demi kebaikan seluruh rakyat indonesia dari pada tetap di PDIP jadi anak emas si mbok tapi tidak mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. apalagi kini PDIP  sudah tidak identik lagi sebagai parpol "wong cilik", tetapi sudah semakin terkuak sebagai parpol "elit politikus". Walaupun tindakan Jokowi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan "bunuh diri politik" (http://nasional.kompas.com/read/2015/02/11/21505351/Jokowi.Dianggap.Bunuh.Diri.Politik.jika.Keluar.dari.PDI-P)

1423876134868896034

Namun, perlu dingat bahwa "Ini cara Jokowi-JK untuk keluar dari penguasaan PDIP dengan bermain mata dengan KPK. Sebelumnya, Budi Gunawan sudah dicoret merah oleh KPK," katanya. Makna lain adalah Menko Polhukam, Tedjo Edhy, sebagai Ketua Kompolnas juga seharusnya turut bertanggung jawab karena merekomendasikan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sebab sudah bukan rahasia bahwa Budi Gunawan sudah dicoret KPK dalam seleksi calon menteri. "Ini juga bagian strategi dari Surya Paloh melalui Menko Polhukam untuk menguasai Jokowi dan menjauhkan Jokowi dari PDIP, untuk memuluskan bisnisnya. Sementara JK yang ikut mendorong BG menjadi Kapolri untuk kepentingan menguasai bisnis proyek APBN setelah gagal mengulingkan Aburizal Bakrie dari posisi ketua umum Golkar," ujar Fahmi (http://politik.rmol.co/read/2015/02/13/191452/Budi-Gunawan-Pintu-Keluar-Jokowi-dari-PDIP-).

Rian P :  “itukan hanya perasaan loe aja...loe hanya melihat Jokowi dari perspektif negatifnya aja karena loe orangnya maunya seperti makan cabe begitu dimakan langsung terasa pedas sehingga yg loe salahkan bu Mega..Jokowi mendapatkan mandat dari rakyat mengurus negara ini seperti mengurus kapal yg baru karam...loe bayaningn aja SBY sepuluh tahun memimpin negeri ini garam saja kita impor...loe sebagai rakyat harus tau diri juga dong, jgn seenaknya menyalahin Jokowi atau bu Mega yg telah mensetir Jokowi, jgn terlalu apriori dalam menilai sesuatu...!”.

Yusuf Leonard Henuk: “Rian P...itukan hanya perasaan loe yang tidak mengikuti dengan cermat perkembangan politik di Indonesia yang telah jelas-jelas melihat Jokowi dari perspektif positif sehingga membela membabi buta Ibu Mega yang sebagai ketua partai pemerintah yang berkuasa, tapi justru tak mendukung Jokowi sebagai Presiden lewat membiarkan Hasto maupun Effendi Simbolon dan kini Trimedya Panjaitan dari PDIP berkomentar seenak mulut mereka tak mendukung Jokowi. Saya justru jika Anda membaca semua tulisan saya di kompasiana.com terbukti berseberangan pikiran dengan Anda. Lebih miris lagi Anda tidak mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia hingga kini, sehingga 10 tahun SBY memimpin negeri ini dan masih impor garam. Bahkan Anda dengan begitu tidak paham menyatakan Jokowi mendapat mandat dari rakyat untuk mengurus negeri ini seperti kapal karam. Loe sebagai rakyat harus tau diri juga dong, jangan hanya membela Ibu Mega tanpa melihat fakta perpolitikan dalam negeri saat ini, yang mana Anda tidak mau menerima fakta bahwa "bu Mega yang telah mensetir Jokowi" tapi Jokowi sudah berani menolaknya dan saya selama ini tidak pernah menyalahkan Jokowi”.

Akibatnya, penulis telah memberi: “Proficiat Presiden Joko Widodo Sudah Berani Katakan “TIDAK” Pada Megawati + PDIP” : “Partai pengusung (PDIP) justru bisa jadi partai oposisi. Di KIH itu kan yang paling kencang (intervensi) PDIP,” kata Kristiadi, Ahad, 1 Februari 2015, seperti dirilis inilahcom. Menurutnya, Jokowi bisa saja keluar dari partai tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin, partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bergabung bersama Koalisi Merah Putih (KMP) tanpa PDI P. (http://politik.kompasiana.com/2015/02/13/proficiat-presiden-joko-widodo-sudah-berani-katakan-tidak-pada-megawati-pdip-701).

1423839769584073729

Sudah tidak dibantah bahwa :"Pembatalan pelantikan Budi Gunawan bisa diartikan sebagai tanda Jokowi mbalelo kepada PDIP serta sinyal kuat akan meninggalkan PDIP partai yang mengusungnya saat Pilpres," kata Fahmi dalam rilis kepada wartawan, Jumat sore (13/2). Dia menilai "matematika politik" Jokowi cukup akurat karena visi misi Jokowi-JK akan berjalan sesuai program jika sang presiden benar-benar hengkang dari PDIP. Selama ini PDIP selalu memperlakukan Jokowi layaknya petugas partai, bukan pemimpin nomor satu di Indonesia. Dengan Jokowi meninggalkan PDIP maka akan ada konfigurasi politik baru dengan "bubar jalan" Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mau tidak mau, parpol KIH pendukung Jokowi seperti PKB, Hanura dan Nasdem bakal kehilangan beberapa kursi di Kabinet Kerja. "Yang berakibat akan ada reshuffle kabinet besar-besaran. Ini dimungkinan karena parpol di KIH yang lainnya tidak terlalu signifikan untuk mendukung pemerintahan Jokowi," jelas Fahmi (http://politik.rmol.co/read/2015/02/13/191444/Batalkan-BG,-Tinggalkan-PDIP,-Matematika-Politik-Jokowi-Cukup-Oke-)..

Singkatnya, “Sudah ada contoh Ahok. Ahok kini menjadi milik rakyat Jakarta sepenuhnya dan bukan milik Gerindra. Dia pun tak harus sungkan-sungkan dengan Gerindra kalau memutuskan segala sesuatu. Kini, kita tinggal tunggu Jokowi semoga saja beliau berani mundur dari PDIP.  Saya bayangkan, pemimpin keluar dari keanggotaan parpol lalu akan menjadi tren. Semua guebrnur, bupati, walikota, sampai ke kades bukan anggota partai, tapi milik rakyat seutuhnya. Jika itu terjadi, maka revolusi kecil-kecilan telah terjadi. Bukannya saya tidak suka dengan parpol. Namun, itu tadi di awal, tujuannya agar tidak ada tarik menarik kepentingan. Dan agar Jokowi menjadi milik rakyat Indonesia secara utuh! (http://politik.kompasiana.com/2014/09/19/mungkinkah-jokowi-keluar-dari-pdip-675270.html). Kini tergantung semata-mata pada Jokowi: “Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah (http://www.merdeka.com/politik/ormas-projo-siap-berubah-jadi-partai-politik.html). Wacana pembentukan parpol dari sayap-sayap kelompok pendukung Jokowi mendapat sambutan yang cukup baik. Salah satu tokoh relawan Jokowi, Sandyawan Sumardi pun mengungkapkan tanggapan positifnya. "Kita berpegang teguh pada jiwa nawacita. Kalau kita jd parpol juga nggak apa-apa, tapi harus beda dengan parpol yang sekarang yang underbow. Kalau nggak, nanti kita akan pingsan terlebih dahulu sebelum memulai," ucap pria yang akrab disapa Romo Sandy itu dalam forum konsolidasi.Projo sendiri saat ini telah memiliki DPC-DPC di 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Selain berbadan hukum, Projo memiliki struktural yang jelas. Meski begitu, untuk saat ini Projo masih akan memberikan dukungannya kepada Jokowi sebagai ormas (http://news.detik.com/read/2015/02/14/050608/2832976/10/projo-jadi-parpol-ketua-kita-mengalir-tergantung-kehendak-rakyat).   ***

*) Guru Besar di Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, INDONESIA.