Baru-baru ini harga gas LPG naik. Â Dan bahasan yang juga kembali muncul adalah soal kelangkaan gas melon 3 kg yang nonsubsidi. Beberapa pendapat mengatakan, kelangkaan tersebut adalah karena tidak sedikit masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi ikut membeli gas melon 3 kg tersebut. Dalam hemat saya, fenomena gas melon 3 kg lebih disukai bukan hanya soal subsidi dan nonsubsidi, tetapi juga menunjukkan sisi marketing BUMN dan lebih jauh, struktur masyarakat Indonesia berdasarkan level ekonominya. Berikit ini alasan gas melon 3 kg lebih disukai oleh masyarakat.
Pertama, gas melon 3 kg lebih mudah dibawa. Membawa gas melon 3 kg tidak serepot membawa gas ukuran lain. Bila bermotor, ibu-ibu amatiran juga bisa membawa 2 gas melon 3 kg di sisi kanan dan kiri motor. Bila tidak punya kendaraan bermotor, gas melon 3 kg relatif masih bisa ditenteng dari warung ke rumah.
Kedua, gas melon 3 kg tidak memakan tempat. Bagi keluarga muda, dengan ekonomi baru terbangun, ukuran dapur sering ala kadarnya. Coba saja lihat ukuran dapur pada rumah-rumah di kota besar yang luas rumahnya kebanyakan hanya 36 meter persegi. Dapurnya bahkan sering berada di luar bersisian dengan taman belakang. Gas melon 3 kg pas banget ditaruh di ukuran dapur demikian.
Ketiga, harga perdana yang murah. Di level warung, untuk beli gas melon 3 kg (perdana) harganya sekitar Rp150.000. Coba bandingkan dengan harga gas LPG nonsubsidi.
Bright Gas 5,5 Kg (perdana): Rp306.000 per tabung.Â
Bright Gas 12 Kg (perdana): Rp513.000 per tabung.Â
Elpiji 12 Kg (perdana): Rp513.000 per tabung.
Untuk ukuran yang paling mendekati, yakni ukuran 5,5 kg, harganya lebih dari dua kali lipat. Apalagi yang ukuran 12 kg, harganya hampir 4 kali lipat.Â
Harga pembelian awal ini memberatkan bagi masyarakat rentang miskin hingga menengah. Yang sering tidak diucapkan dalam pemberitaan adalah jumlah masyarakat rentan miskin ini yang sebenarnya sangat banyak. Di satu sisi, mereka tidak berhak menerima subsidi. Di sisi lain, perekonomian mereka rentan dan rawan jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Gas LPG berbeda dengan bahan bakar kendaraan. Gas LPG memang dibutuhkan dan menjadi kebutuhan pokok untuk masak. Sementara bahan bakar kendaraan nonsubsidi berpengaruh pada perilaku penggunaan kendaraan umum dan emisi karbon. Ini yang menjadikan kebijakan subsidi dan nonsubsidi pada gas LPG sebenarnya juga harus dikaji lebih mendalam tentang siapa-siapa yang berhak itu.
