Pembelajaran Infrasruktur dari Korea Selatan

Knowledge Sharing Program (KSP) adalah program kerja sama di bidang pengembangan kebijakan yang dilakukan Korea Selatan dengan membagi pengalaman dan pengetahuan untuk mendukung institusi dan pembangunan kapasitas negara partner melalui riset kolaboratif, konsultasi kebijakan, dan pendampingan teknis pada isu-isu tertentu. 

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan lewat program KSP sejak tahun 2011. Ada banyak tema penelitian yang telah dilakukan seperti produktivitas Usaha Kecil Menengah (UKM), pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) dan talent management dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Topik dalam KSP 2017/2018 yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja infrastruktur dengan meningkatkan manajemen investasi publik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk mencapai kredibilitas anggaran, kualitas yang baik, efektif dan efisien dari belanja publik melalui peningkatan strategi monitoring dan evaluasi.

Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa infrastruktur adalah lokomotif penggerak perekonomian. 

Infrastuktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah  sehingga mendorong investasi dan lapangan kerja baru, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Asian Development Bank (ADB) (2014), ketersediaan infrastruktur dasar di banyak negara Asia Pasifik berada di bawah batas minimal. Studi yang dilakukan ADB mengestimasikan bahwa investasi sebanyak USD8 triliun dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di Asia Pasifik di berbagai bidang.

Infrastruktur di Korea Selatan dan Indonesia

Pemerintah Korea Selatan telah menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur dan mengembangkan sebuah pembangunan yang merata dan seimbang (balanced growth model).

Korea Selatan menempati peringkat ke-26 Global Competitiveness Index 2017-2018 dari 137 negara dengan pengaruh pembangunan infrastruktur yang begitu besar.

Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-36, tetapi dengan masalah ketidakcukupan infrastruktur. Dalam hal infrastruktur tersebut, Korea Selatan menempati peringkat ke-8, sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-52.

Peringkat Global Competitiveness Index Indonesia mengalami perbaikan 5 peringkat dibandingkan tahun lalu. Indonesia mengalami perbaikan kinerja di semua aspek competitiveness indextersebut, bahkan menjadi yang terdepan di antara emerging countries.

Kenaikan peringkat tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan anggaran infrastruktur secara signifikan. 

Pertumbuhan anggaran infrastruktur meningkat drastis, sekitar 60%, dari Rp256,1 triliun (USD19,1 miliar) pada 2015 menjadi Rp410,7 triliun (USD30,6 miliar) pada 2018 (Kemenkeu, 2018).

Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya harus diiringi dengan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah mesti secara jeli memperhitungkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur akan menghasilkan bukan hanya outcome bagi masyarakat, melainkan juga dampak bagi masyarakat. Upaya mencapai efisiensi dan efektivitas belanja itu dimulai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak hanya meningkatkan belanja infrastruktur, tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas belanja anggaran yang ditunjukkan oleh hasil. 

Anggaran negara diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, merangsang penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan keadilan sosial. Ekspektasi dapat dicapai melalui strategi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang tepat. 

Maksud dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah untuk mencapai kredibilitas anggaran dan untuk menjaga kualitas belanja publik yang baik.

Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam mengelola pembelanjaan investasi publik dan mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien. 

Salah satu proyek terbesar Korea Selatan adalah pembangunan Jembatan Incheon. Jembatan sepanjang 18,38 km itu dibangun dengan biaya tak kurang dari 2,38 triliun Won.

Sebelum dibangun, Pemerintah Korea melakukan analisis biaya-manfaat untuk menghitung kelayakan investasi tersebut. Sebagai alternatif dari Jembatan Youngjong, pembangunan Jembatan Incheon akan memangkas waktu tempuh dari Seoul ke wilayah Selatan selama 40 menit. 

Terjadi pula penguraian kemacetan yang biasa terjadi di wilayah Youngjong Moui. Selain itu, akan terjadi pengurangan emisi karbondioksida sebanyak 25.000 ton atau ekivalen dengan keberadaan 8,33 juta pohon pinus. Diekspektasikan pula adanya peningkatan jumlah turis menjadi lebih dari 2,75 juta per tahun.

Dampak dari pembangunan Jembatan Incheon bila dikuantifikasi akan menghasilkan total produk sebanyak 6,15 triliun Won (~Rp79,21 triliun) dengan nilai tambah tak kurang dari 2,45 triliun Won (~Rp31,55 triliun) dalam jangka pendek. 

Penyerapan tenaga kerja pun akan mencapai 76.155 orang. Dalam jangka panjang, total nilai produk yang dihasilkan akan mencapai 20,52 triliun Won (~Rp262,48 triliun) dengan nilai tambah sekitar 7,34 triliun Won (~Rp94,53 triliun). Penyerapan tenaga kerjanya mencapai 253.850 orang.

Tidak hanya Jembatan Incheon, pengalaman investasi infrastruktur Korea sangat mengesankan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif selama enam dekade terakhir. Setelah akhir perang saudara Korea pada tahun 1953, panjang jalan Korea adalah 26.128 km. Padahal proporsi jalan yang diaspal hanya 2,3% (601km), dan tidak ada jalan tol masuk Korea sebelum 1968. 

Namun pada 2011, panjang jalan adalah 105.930 km, di antaranya 85.120 km yang diaspal. Korea juga membuka Bandara Internasional Incheon, diberi peringkat bandara terbaik di seluruh dunia oleh Airport Council International selama tujuh tahun berturut-turut (2005-2012). 

Busan Port juga menempati peringkat kelima pelabuhan kontainer di dunia pada 2012 dan telah menjadi salah satu port hub di Asia. Negara-negara berkembang dapat belajar dari ekspansi yang luar biasa ini dalam infrastruktur di Korea.

Investasi infrastuktur di Korea paling banyak dibiayai oleh pemerintah baik secara langsung ataupun melalui BUMN. Sumber dana yang digunakan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dari dana yang didapatkan BUMN, dan pinjaman dari donor atau pasar modal yang  jumlahnya substansial disediakan oleh sektor privat. 

Hingga tahun 1997, APBN adalah sumber pendanaan tunggal untuk investasi infrastruktur pemerintah. Baru mulai tahun 1998, sebagai bagian dari proses korporatisasi BUMN dan mendorong partisipasi swasta melalui Public Private Partnership (PPP), pendanaan mengalir dari kedua sumber tersebut.

Begitu BUMN mulai membiayai investasi infrastruktur, terjadi peningkatan pembangunan secara substansial. Hampir semua investasi dalam bidang energi telah dibuat oleh BUMN. Dana untuk investasi tersebut berasal dari pendapatan penjualan, kreditur, dan obligasi-obligasi di pasar keuangan domestik dan asing.

Sumbangan dari sektor privat dalam pembiayaan infrastruktur pun meningkat. Pelan-pelan peran swasta yang semakin signifikan ini pun mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan infrastuktur secara proporsional.

Rekomendasi

Investasi infrastruktur adalah pilihan yang tepat untuk pembangunan yang harus diikuti dengan rencana yang saling terintegrasi pada level nasional. Kualitas dari perencanaan itu tergantung pada perhitungan yang baik akan manfaat yang dihasilkan sambil tetap mempertimbangkan efisiensi, produktivitas dan tujuan sosial dan lingkungan, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Untuk mendapatkan investasi yang efektif dan melindungi masyarakat dari pengenaan biaya tinggi terhadap infrastruktur, dibutuhkan analisis biaya-manfaat sosial.

Sulit menilai jumlah yang tepat seberapa besar belanja infrastruktur dapat dikatakan optimal, baik secara agregat maupun porsi antara pemerintah dan investasi BUMN. 

Satu rekomendasi dari ADB yaitu belanja infrastuktur idealnya sebanyak 5-6% dari GDP, meski ADB pun menyadari angka ini terlampau berat jika harus dipraktikkan karena ada banyak variabel fiskal yang harus dipertimbangkan.

Partisipasi sektor privat sangat dibutuhkan. Dengan keterlibatan sektor privat, akan ada kompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi. 

Lebih jauh, bila didukung  oleh kebijakan dan regulasi dengan basis yang dapat diandalkan untuk partisipasi swasta, negara akan mendapatkan lebih banyak investasi infrastruktur.

Daftar Pustaka

ADB. (2014). A Comparative Infrastructure Development Assessment of the Republic Korea and The Kingdom of Thailand.

Incheon Bridge Co., Ltd. Bridging the World: Incheon Bridge.

Kementerian Keuangan. Materi Executive Gathering diakses di https://www.kemenkeu.go.id/media/6926/menkeu-paparan-executive-gathering.pdf tanggal 26 Juli 2018.

Ko, Kilkon. (2014). The Evolution of Infrastructure Investment of Korea.The Korean Journal of Policy Studies, Vol. 29, No. 1 (2014), pp. 123-145. GSPA, Seoul National University.

Ro, Jaebong. (2002). Infrastructure Development in Korea.

Schwab, Klaus (ed). (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum.