Pertemuan Menpora dengan 18 klub ISL dan PT. Liga Indonesia berakhir deadlock. Pertemuan yang rencananya akan membahas kelanjutan kompetisi di tanah air berakhir dengan tidak mencapai kesepakatan apapun. PT. Liga Indonesia dan 18 klub ISL secara tegas menolak berbagai rekomendasi yang diajukan Menpora, termasuk melanjutkan kompetisi kembali. Mereka hanya akan setuju jika Menpora mencabut SK Kemenpora dan mengakui kembali kepengurusan PSSI hasil KLB Surabaya 2015.
Sikap 18 klub ISL tidaklah mengherankan, karena dua hari menjelang pertemuan dengan Menpora, mereka berkumpul bersama PT. LI dalam sebuah pertemuan tertutup. Entah, apa yang ditawarkan oleh PSSI dan PT. LI hingga 18 klub ISL ini seolah sepakat, dan merasa senasib sepenanggungan dengan PSSI.
Disatu sisi, Menpora seakan belum bisa menunjukkan ketegasannya terkait polemik kelanjutan kompetisi sepakbola Indonesia. Usai pertemuan tersebut, Menpora kemudian melansir beberapa poin keputusan, termasuk nasib dari dua klub terhukum, yakni Arema Cronous dan Persebaya 2010.
Berikut beberapa poin keputusan Menpora, seperti dilansir dari akun twitter @kemenpora_RI:
1. Tak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub dan pemain. Langkah-langkah pemerintah justru untuk memperkuat tata kelola kompetisi sepakbola Indonesia. Memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundangan.
2. Sebelum pertemuan dengan PT Liga dan klub-klub ISL, saya sudah bertemu dengan asosiasi pemain dan beberapa kapten tim sebagai perwakilan pemain. Mereka memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak. Asosiasi pemain dan perwakilan pemain akan mendukung langkah-langkah Menpora selama itu positif bagi kompetisi dan para pemain.
3. Klub-klub bersikukuh tidak mau menjalankan kompetisi jika PSSI tidak diakui. Klub memilih tidak mau main jika PSSI tidak diakui, apa pun resiko dan pertaruhannya. Sikap pemerintah soal PSSI jelas: tetap dengan keputusan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengurus PSSI dan kegiatan-kegiatannya (SK Menpora No. 01307 tahun 2015)
4. Soal PSSI sekarang telah masuk ke ranah hukum. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Kami hormati jalan hukum yang diambil PSSI, maka klub harus pula menghormati jalan hukum yang diambil PSSI. Biarkan hukum yang memutuskan.
5. Sementara liga adalah soal yang lain. Fokus pemerintah memastikan liga berjalan sesuai peraturan dan perundangan. Pemerintah meminta untuk sesegera mungkin memutar kembali kompetisi.
6. Pemerintah tidak berniat membuat operator liga yang baru untuk memutar kompetisi. Pemerintah juga tidak berpretensi untuk membuat liga atau kompetisi tandingan. Operator yang melanjutkan roda kompetisi tetap di tangan PT Liga Indonesia.
7. Sesuai SK Menpora No. 01307 tahun 2015, PT Liga bisa melanjutkan kompetisi dengan supervisi oleh pemerintah. Bentuk supervisi bukan berupa intervensi tentang bagaimana kompetisi dijalankan, tapi memastikan PT Liga mengadopsi prinsip perbaikan tata kelola dan transparansi.
