Tentunya rekan-rekan semua masih ingat dengan beredarnya Manifesto KPSI? Sebagai bagian dari hasil KLB Ancol yang menunjuk La Nyalla Matalitti sebagai ketua umum PSSI versi KPSI, beredar dokumen berisi 7 Manifesto. Salah satu isi manifesto yang mendapat sorotan tajam adalah poin 7, yang berisi "Daripada menyerah dan melakukan rekonsiliasi lebih baik menerima sanksi FIFA, dengan alasan yang menerima sanksi bukan hanya klub pendukung KPSI namun juga seluruh anggota PSSI."
Menyikapi beredarnya kopian dokumen manifesto tersebut, KPSI langsung menyangkalnya. Dua hari usai KLB Ancol, KPSI mengeluarkan dokumen yang menurut mereka merupakan manifesto asli. Menurut La Nyalla, manifesto yang asli dari KPSI hanya berisi 6 poin sikap, bukan tujuh seperti yang selama ini sudah beredar. La Nyalla juga menyangkal adanya poin nomor 7 yang menginginkan Indonesia dihukum FIFA daripada melakukan rekonsiliasi dengan pihak Djohar Arifin.
Akan tetapi, kebenaran akan adanya manifesto nomor 7 itu akhirnya terkuak juga. Mengantisipasi pertemuan kedua dengan tim Task Force AFC, hari minggu ini La Nyalla Matalitti mengumpulkan anggotanya di Hotel Mercure, Ancol. Pada pertemuan itu, tercetuskan satu tekad, dapatkan legitimasi FIFA atau lebih baik disanksi.
Tak hanya tekad mendapatkan legitimasi dengan segala cara, La Nyalla juga mengharamkan rekonsiliasi dengan pihak Djohar Arifin. "Kami semua, para Exco, 76 voter, dan 426 anggota PSSI yang hadir dalam pertemuan itu sepakat kepengurusan PSSI hasil KLB 18 maret 2012 harus dilegitimasi FIFA. Artinya, segala wacana rekonsiliasi yang coba didengungkan Djohar dkk tidak akan kami gubris. Intinya, tidak ada lagi kata kompromi," tegas La Nyalla.
Menurut La Nyalla, jika nanti sanksi FIFA akan turun, maka yang akan disanksi hanya pihak Djohar Arifin. "Bagaimana kami mau disanksi, dilegitimasi saja belum. Oleh karena itu, jika sanksi FIFA turun buat PSSI Djohar, kami segera mendesak FIFA melegitimasi kepengurusan PSSI hasil KLB 18 Maret 2012," lanjut La Nyalla.
Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla juga menjelaskan rencana pertemuan kedua dengan tim Task Force AFC. "Agenda hari pertama, 6 Juni, adalah kompromi antar 2 kepengurusan PSSI yang ditengahi tim investigasi AFC. Dan, pada hari ke-2, 7 Juni, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) oleh 2 kepengurusan PSSI terkait solusi penyelesaian kisruh sepakbola Indonesia. Saya tidak akan tanda tangani MoU itu, kecuali dalam kesepakatan itu Djohar menyatakan mundur," pungkas La Nyalla.
Tekad KPSI untuk merebut kepengurusan PSSI makin kuat. Jika nanti FIFA tidak merestui dan membuat keputusan diluar yang diharapkan KPSI, mereka akan membawa masalah tersebut ke pengadilan Arbitrase Internasional, CAS.
"Masih ada CAS. Jika keputusan FIFA memang di luar yang kami inginkan, karena kami merasa benar, kami siap seret masalah itu ke CAS," tandas La Nyalla.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saya tidak perlu membahas terlalu jauh berita ini. Hanya saja saya ingin bertanya, "Masihkah anda mendukung orang seperti ini? Menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya?"
Mudah-mudahan dengan terkuaknya skenario manifesto nomor 7 ini, prediksi saya tentang hasil akhir tim Task Force poin pertama benar adanya. FIFA tidak akan menghukum federasi, tapi menghukum orang-orang seperti La Nyalla Matalitti, Toni Apriliani, dan segenap punggawa KPSI seumur hidup dilarang beraktifitas di organisasi sepakbola.
