Usai mengeluarkan keputusan tentang pembekuan kegiatan PSSI, Kemenpora akan segera membentuk kepengurusan PSSI baru. Pembentukan kepengurusan PSSI yang baru ini bakal dilakukan oleh Tim Transisi yang diberi mandat oleh Menpora Imam Nahrawi untuk mengorganisir sementara seluruh kegiatan PSSI.
Demikian dikatakan oleh Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto dalam keterangan pers di media center Kemenpora, Jumat (24/4/2015).
Salah satu tugas dari tim Transisi, kata Gatot adalah mengambil alih tugas kepengurusan PSSI sampai terpilih anggota baru.
"Bukan (membentuk) federasi baru yang jelas nanti dirumuskan oleh tim transisi sendiri lah. tim Transisi itu sendiri akan takeover (ambilalih) sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang baru," ujar Gatot S Dewa Broto dalam keterangan pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jumat (24/4/2015).
Gatot mengatakan tim Transisi nantinya yang akan menyelenggarakan pemilihan ulang pengurus baru PSSI. Namun, yang menentukan siapa calon ketua PSSI baru itu akan ditentukan oleh voters atau pemilik suara.
"Siapa calonnya nanti itu bukan jadi kewenangan tim transisi. Itu seluruhnya diserahkan kepada voters," ujarnya.
Menyimak pernyataan dari Kemenpora diatas, tentu publik sepakbola Indonesia bakal diingatkan kembali akan cara-cara yang digunakan oleh Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia, saat terjadi dualisme kepengurusan tahun 2011 lalu.
Karena tidak setuju dengan kepengurusan yang baru dan kebijakan yang diambil oleh PSSI pimpinan Djohar Arifin Husein, KPSI yang dibentuk oleh anggota Exco PSSI yang dipecat seperti Tony Apriliani, La Nyalla Matalitti, Erwin DB akhirnya menggelar kongres tandingan untuk memilih kepengurusan baru. Padahal, saat itu PSSI sudah mempunyai pengurus yang baru dan sah serta legal. Bahkan KPSI pun akhirnya membentuk kompetisi tandingan, dengan PT. LI sebagai operator. Sementara PSSI sendiri menunjuk PT. LPIS sebagai operator kompetisi mereka.
Tak hanya membuat kompetisi tandingan, KPSI pun melangkah terlalu jauh dengan membentuk timnas tandingan. Karena, saat itu mereka menganggap kepengurusan PSSI dibawah Djohar Arifin Husein adalah ilegal, dan yang sah adalah yang mereka bentuk. Dan, cerita selanjutnya pasti publik sepakbola Indonesia sudah tahu.
Karena itulah, apa yang sudah ditunjukkan oleh Kemenpora saat ini seperti membawa kita kepada ingatan tentang "Kudeta KPSI". Betapa mirip apa yang sudah dan akan dilakukan Kemenpora, dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPSI saat itu. Mulai dari tidak mengakui kepengurusan PSSI yang sah berdasarkan hasil kongres, hingga rencana untuk membentuk kepengurusan baru. Bukan tidak mungkin, jika PSSI yang sekarang masih mendapat legitimasi FIFA, sepakbola Indonesia untuk kedua kalinya bakal mengalami dualisme federasi. Dan bukan tidak mungkin pula, nanti Indonesia juga akan mempunya dua timnas kembali.
Menyimak langkah Kemenpora dalam membentuk Tim Transisi, banyak pihak yang kemudian menghubungkan kebijakan ini dengan kondisi serupa di tahun 2011 saat ada masa tenggang akibat pembekuan PSSI oleh Menpora Andi Malarangeng. Waktu itu, pemerintah kemudian membentuk Komite Normalisasi yang dipimpin oleh Agum Gumelar. Namun, ada perbedaan yang menyolok dari Komite Normalisasi dan Tim Transisi. Komite Normalisasi mendapat legitimasi dari FIFA hingga kemudian Komite Normalisasi memerintahkan untuk menggelar kongres dan pemilihan ulang. Sementara itu, hingga saat ini, FIFA belum bereaksi apapun terhadap permasalahan yang dihadapi PSSI. Artinya, selama belum ada legitimasi dari FIFA, Tim Transisi boleh dikata ilegal.
