Lebih dari seminggu pasca Pemilu serentak 17 April 2019, sudah 225 orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal dunia dan 1.470 anggota KPPS lainnya dilaporkan sakit. Itu belum termasuk 15 aparat kepolisian dan 35 anggota Panwaslu yang meninggal dunia. Siapapun tentu tidak akan menyangka pesta demokrasi yang digadang-gadang bisa dicontoh oleh negara-negara lain di dunia ini bisa menelan korban meninggal begitu banyak, yang dari segi jumlah setara dengan jumlah total korban Bom Bali 1 dan 2.
Banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit pasca menjalankan tugasnya menunjukkan pemilu kali ini benar-benar tidak beres dan paling tragis. Kita harus jujur mengakui hal ini. Kita tidak memerlukan kata-kata manis untuk menutupi fakta bahwa pemilu kali ini benar-benar menjadi catatan kelam dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.
Digabungkannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam satu hari pemungutan suara menjadi penyebab utama banyaknya anggota KPPS meninggal dunia. Mungkin, mereka yang dulu mengusulkan dan memutuskan penggabungan pemilu ini hanya memikirkan sisi efisiensi saja. Tapi mereka lalai memikirkan dampak dari kerja rodi yang harus dilakukan petugas di lapangan.
Saya katakan kerja rodi karena pemerintah, dalam hal ini KPU tidak bisa mempersiapkan petugas pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. Ketidaksiapan ini sudah mulai terlihat beberapa hari sebelum pemilu dilaksanakan.
Para anggota KPPS hanya mendapat pembekalan dan bimbingan teknis yang singkat. Cuma satu kali bimbingan teknis dan satu kali simulasi pemilu yang dipandu oleh Panitia Pemungutan Suara dari Kelurahan. Itu pun tidak maksimal karena banyak anggota KPPS yang tidak bisa menghadirinya dengan berbagai alasan pribadi.
Belum lagi buku panduan KPPS yang tidak banyak memuat informasi yang mudah dimengerti. Dan cetakannya pun terbatas. Masing-masing KPPS hanya boleh mendapatkan dua eksemplar buku, untuk dibaca dan dipelajari bergiliran!
Begitu pula dengan sistem rekapitulasi suara. Sejak awal, anggota PPS sudah mengingatkan bahwa usai pemungutan suara, ada begitu banyak berkas yang harus diisi dan ditandatangani. Ini karena ada 5 surat suara yang harus dihitung dengan 4 surat suara berisi banyak nama partai dan calon anggota legislatif. Proses rekapitulasi dan dokumentasi hasil perhitungan suara inilah yang memakan waktu paling lama, dan bisa jadi merupakan faktor utama dari kelelahan anggota KPPS hingga menimbulkan korban meninggal dunia dan sakit.
Sekarang bukan waktunya untuk saling tuding siapa yang harus bertanggung jawab. Pemerintah harus memperhatikan nasib masa depan keluarga korban, karena mereka meninggal dunia saat dan usai menjalankan tugas negara. Kompensasi dan perhatian yang benar-benar layak, tidak sekedar ucapan belasungkawa dan gelar semu semata.
Presiden Jokowi sendiri menyebut mereka adalah Pahlawan Demokrasi. Dan di titik inilah perhatian kita harus terpusat: Bagaimana cara kita menghargai jasa para Pahlawan Demokrasi 2019 ini? Bagaimana cara kita menghargai jerih payah mereka yang sudah berkorban waktu, tenaga bahkan nyawa ini?
Dengan integritas dan kejujuran dalam menyelesaikan apa yang sudah diawali para pahlawan demokrasi ini. Rasanya, ini sudah cukup untuk mengobati rasa duka cita para keluarga dan kita semua, rakyat Indonesia.
KPU, sebagai penyelenggara pemilu dan pihak yang mempekerjakan KPPS ini tengah menjadi sorotan, terutama dari pihak oposisi. Sebagai penyelenggara sekaligus wasit dalam kontestasi pemilu ini, KPU diharapkan semua pihak bisa berada dalam posisi netral.
