Mohon tunggu...
Himam Miladi
Himam Miladi Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Penulis Konten | warungwisata.com | Email : himammiladi@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tragedi Pekerja Trans Papua Tak Bisa Lagi Dianggap Tindak Kriminal Biasa

5 Desember 2018   16:50 Diperbarui: 5 Desember 2018   17:10 317
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keamanan. Sumber ilustrasi: PIXABAY/Pixelcreatures

Kedua, para korban adalah penduduk sipil, pekerja PT. Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek fasilitas publik berupa pembangunan jalan Trans Papua.

Ketiga, aksi pembunuhan sadis tersebut jelas bermotif ideologi, politik atau setidaknya gangguan keamanan. Meskipun motif awalnya adalah karena marah ada pekerja yang mengambil foto kegiatan mereka tanpa ijin. Adapun kegiatan yang mereka lakukan adalah perayaan Hari Papua Merdeka.

Karena itu, sudah seharusnya pemerintah tak lagi menganggap kelompok yang melakukan aksi pembunuhan massal sadis ini sebagai kelompok kriminal bersenjata. Mereka adalah pemberontak sekaligus teroris.

Selama ini, ada kesan bahwa pemerintah terlalu lembek dalam menindak aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh KKB. Bahkan pengangkatan Lenis Kogoya, salah satu kepala suku terbesar di Papua, sebagai Staf Khusus Presiden Untuk Papua juga belum bisa memberi dampak signifikan untuk menumpas, atau setidaknya menekan keberadaan KKB yang sering melakukan gangguan keamanan bagi penduduk setempat.

Wajar apabila kemudian Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mempertanyakan kinerja dan tugas Stafsus Presiden Untuk Papua. "Misalnya kita bilang komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak di Papua makanya ada staf khusus soal Papua di Presiden kan tapi saya tidak tahu staf khusus itu apa yang dibikin?" kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (5/12), dikutip dari Merdeka.com.

Penanganan terhadap teror yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya memang tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Mengingat setiap gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Papua biasanya disorot secara berlebihan oleh media luar dan negara-negara lain. Isu HAM juga kerap dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang menginginkan lepasnya Papua dari NKRI.

Pemerintah harus secepatnya bertindak tegas, dengan menurunkan pasukan khusus yang mengenal medan di pedalaman Papua, supaya gerakan bisa ditekan dan ditumpas hingga ke akarnya. Selain itu, pemerintah juga harus mengintensifkan komunikasi dengan penduduk Papua yang tinggal di pedalaman, untuk tidak mudah terbujuk dan merasa simpati dengan gerakan KKB yang selama ini kerap meneror mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun