Pemerintah menggulirkan wacana baru terkait dunia pendidikan. Seperti diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para pimpinan Bank di Jakarta pada Kamis, 15 Maret 2018. Kepala Negara awalnya menyindir bos-bos perbankan tentang target pertumbuhan kredit tahun 2017 yang tidak tercapai. Jokowi pun meminta perbankan mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan. "Saya ingin memberi PR kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan," kata Jokowi.
Jokowi berkaca pada Amerika Serikat. Di sana, total pinjaman kartu kredit mencapai 800 miliar dollar AS. Sementara total khusus kredit pendidikan lebih besar nilainya, yakni mencapai 1,3 triliun dollar AS. Jokowi ingin Indonesia juga demikian.
Melalui program ini, pemerintah berharap bisa membantu pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelajar yang menerima kredit pendidikan nantinya bisa mencicil biaya perkuliahannya ketika sudah diterima di dunia kerja.
Para pimpinan perbankan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif wacana yang dilontarkan Presiden Jokowi. Mereka yakin program ini bisa dilakukan. Terlebih saat ini semua data kependudukan sudah menyatu dalam satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga bisa meminimalkan resiko kredit macet.
Program ini bukanlah yang pertama kali dilaksanakan pemerintah Indonesia. Seperti yang dituturkan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir. Program kredit pendidikan sudah pernah dilakukan era tahun 1980 an. Ketika itu, nilai pinjamannya berkisar antara 500 ribu sampai 1 juta. Sebuah nilai yang sangat besar di jamannya.
Sampai sejauh mana kira-kira program ini bisa dan berhasil dijalankan oleh pemerintah? Meski masih berupa wacana, OJK sendiri berjanji akan mengkaji kelayakan program kredit pendidikan yang dilontarkan Presiden Jokowi. Namun bagi orang awam seperti saya yang pernah mengenyam bangku kuliah dan merasakan ketatnya persaingan mencari pekerjaan, ada begitu banyak pertanyaan terkait wacana kredit pendidikan ini.
Resiko Gagal Bayar Yang Tinggi
Yang pertama tentu saja resiko gagal bayar. Siapa yang menjamin dana pinjaman tersebut bila mahasiswa penerima kredit pendidikan belum juga memperoleh pekerjaan tetap? Sehingga otomatis dia belum bisa mengembalikan dana pinjaman semasa dia kuliah? Atau si mahasiswa berhasil kerja, tapi penghasilannya kecil, yang mana juga berpengaruh terhadap kegagalan pembayaran kreditnya.Â
Dengan angka kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dana yang semestinya bisa mereka tabung harus hilang untuk membayar hutang kredit pendidikan.
Ketika Menteri Nasir memberi contoh bahwa dulu setelah bekerja 2-3 tahun beliau bisa melunasi kredit pendidikannya, kondisi ini tidak bisa dibandingkan dengan jaman sekarang. Ini bukan sikap pesimis, tapi faktanya angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik menyatakan, hingga akhir bulan Agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,50%, dengan tingkat pengangguran di kota sebanyak 6,79% dan di desa 4,01%. Artinya peluang mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan tetap semakin kecil. Sementara jika dia berwirausaha, tidak ada jaminan bisa langsung sukses dan mendapat penghasilan besar.
Student Loan jadi Materi Kampanye Kandidat Presiden Amerika Serikat
Apa yang dilontarkan Presiden Jokowi tentang student loan dengan mencontoh pada Amerika Serikat adalah topik yang pernah menjadi perhatian dan bahan kampanye kandidat Presiden AS pada pemilihan tahun 2016 kemarin. Lebih dari separuh pemilih AS yang berusia 18 sampai 34 tahun mengatakan rencana kandidat presiden AS untuk melawan hutang mahasiswa (student loan) akan menjadi "influencer utama" dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Survei ini dirilis menurut jajak pendapat pada Desember 2015 oleh Young Invincibles, organisasi nirlaba AS nonpartisan yang fokus pada keterlibatan pemilih muda dalam masalah politik.
Student Loan di Amerika Serikat memang bukan barang baru. Tapi situasi perekonomian terkini disana membuat student loan menjadi beban tersendiri bagi para mahasiswa Amerika Serikat. Disana ada dua model kredit pendidikan, yakni yang berasal dari pemerintah dan pinjaman pribadi dari bank. Dengan angka kesempatan kerja serta penghasilan yang semakin kecil, tunggakan terhadap student loan semakin tinggi. Presiden Jokowi hanya menyebut angka penyaluran kredit, tapi beliau tidak menyebutkan berapa nilai tunggakan atau gagal bayar yang harus ditanggung bank dan pemerintah Amerika Serikat.