Mohon tunggu...
prija dji
prija dji Mohon Tunggu... -

Bangsa Indonesia membutuhkan para pemikir untuk menyelamatkan badai krisis yang hingga sekarang belum bisa terselesaikan. Oleh sebab itu tulisan-tulisan yang akan penulis angkat seputar pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, dan hukum

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemetaan Kemiskinan Alternatif dalam Pembangunan

6 Juni 2011   02:04 Diperbarui: 26 Juni 2015   04:49 287
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Penulis sebagai masyarakat kecil yang tinggal di Kota Magelang, sering melihat adegan-adegan lucu yang dipertontonkan melalui tv para elit politik kita ini. Adegan itu sama yang diistilahkan oleh Albar dalam lagu-lagu kerasnya yang berjudul "Dunia ini Bagai Pagung Sandiwara" di era tahun 1980 an.

Para elit seharusnya menyusun peta kemiskinan di wilayah negeri ini. Jangan mempertontonkan adegan-adegan politik kekuasaan yang memberikan pembelajaran yang salah kepada masyarakat. Pemetaan kemiskinan dapat menjadi target keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara nyata.

Penulis juga masih ragu terhadap laporan-laporan secara kuantitatif dari pemerintah mengenai menurunnya kemiskinan di negeri ini. Riset membuktikan bahwa kemiskinan terjadi karena sebagian masyarakat tidak mampu menemukan jiwa kewirausahaan sehingga mereka mau melakukan usaha apa yang dapat mempertahankan hidup. Selain persaingan usaha di anntara masyarakat sendiri yang kurang sehat, pemerintah malah membuka perdagangan bebas dengan China.

Pemetaan kemiskinan sama saja mempersempit zona kemiskinan antardaerah atau kota dan kabupaten. Pemerintah dapat mengucurkan anggaran yang tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Pemerintah kota dan kabupaten dapat melaksanakan kucuran dana dengan seksama. Di samping pengawasan dari tim indepandent yang ketat.

Pola pendampingan berdasarkan pemetaan kemiskinan itu ternyata menjadi salah satu alternatif yang terukur untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat miskin. Pemerintah atau lembaga yang diserahi tugas pendampingan harus orang-orang yang punya skill yang baik dan jujur sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Apakah pemerintah mempunyai anggaran pembangunan setiap daerah berdasarkan hasil pemetaan kemiskinan? Untungnya penulis bukanlah ahli ekonomi seperti Sri Mulyani, yang meninggalkan kasus Bank Century tanpa memiliki rasa kemanusiaan khususnya bagi para penabung yang tabungannya tidak bisa diambil. Meskipun dianggap cerdas dalam menyelamatkan perbankkan di Indonesia, tetapi apabila dibandingkan dengan konsep ekonomi kerakyatan, apa yang dilakukan oleh beliau jelas salah.

Penulis mengajak kepada para pembaca untuk merenungkan kembali pikiran-pikiran Almarhum Soekarno (mantan presiden RI 1) mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kemandiran tanpa melalui hutang dari luar negeri. Kemudian pikiran-pikiran Amin Rais yang penulis kaji dalam bukunya yang berjudul Selamatkan Indonesia. Keduanya berani memprioritas perhatian kepada rakyat miskin dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa adanya bantuan asing.

Semoga tulisan ini tidak menjadikan mimpi, tetapi sudah menjadi tugas pemerintah untuk merealisasikan pembangunan yang berbasis kepada masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun