Kadang terlintas dalam pikiran menyerupai rasa iri hati, betapa enaknya ya jadi atlet nasional. Para atlet, pelatih, dan asisten pelatih yang meraih medali, baik emas, perak, maupun perunggu pada SEA Games Kamboja akan mendapatkan bonus yang totalnya mencapai Rp275 miliar. Wow!
Tak hanya itu, support pemerintah terutama kemenkeu terhadap sector yang satu ini, luar biasa. Sri Mulyani dalam akun instagramnya menuliskan, "Saya pastikan, APBN #UangKita akan terus hadir untuk mendukung sektor olahraga Indonesia" . Hal itu pun telah dibuktikan pada event SEA Games Kamboja yang digelar barusan. Pemerintah RI telah menggelontorkan dana fantastis, yaitu mencapai Rp852,2 miliar untuk pembinaan atlet hingga bonus bagi peraih medali. Sri Mulyani memerinci di akun Instagramnya pada 17-5-2023, "Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional, Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja. Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih) SEA Games ke-32. Dana tersebut diambil dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Hal ini bukan yang pertama kali dilakukan pemerintah. Pada Olimpiade Tokyo 2020 yang lalu, pemerintah juga memberikan bonus yang  cukup besar. Atlet yang meraih medali emas mendapatkan bonus Rp5,5 miliar per orang, sedangkan pelatihnya mendapatkan bonus Rp2,5 miliar. (Situs Kemenpora, 13-8-2021). Amazing, bukan?
Dana fantastis tersebut menunjukkan betapa sektor olahraga menempati posisi 'primadona' di mata negara. Kemenangan dan medali adalah prestasi yang dianggap bergengsi. Pertanyaannya, apakah prestasi olahraga selama ini mampu mendongkrak harkat dan martabat bangsa serta melambangkan 'kebugaran' rakyat negeri ini? Berbagai medali dan prestasi itu nyatannya hanya menjadi kebanggaan 'semu' yang tidak bisa dinikmati oleh mayoritas rakyat.
Sikap pemerintah yang all out pada sektor olahraga jelas menunjukkan bahwa pemerintah seolah 'nglali' alias lupa secara sengaja. Negeri ini membutuhkan perhatian ekstra besar untuk sektor yang lebih vital, yakni kasus kekurangan gizi. Menurut laporan The State of Food Security and Nutrition in the World yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2021, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia yang kekurangan gizi mencapai 17,7 juta jiwa.
Sementara itu, Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2018 menyebut, sebanyak 17,7% balita di Indonesia masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut meliputi balita yang menderita gizi buruk sebesar 3,9% dan yang mengalami gizi kurang sebesar 13,8%. (Katadata, 25-1-2019).
Belum lagi problem stunting. Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan bahwa prevalensi anak penderita stunting usia Balita di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. (Goodstats, 25-3-2023).
Problem kesehatan dan gizi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Artinya, tingkat kemiskinan di negeri ini sudah sangat ektrem. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4% atau 10,86 juta jiwa.
Sebagai penanggung jawab rakyat, pemerintah tidak boleh main-main dalam hal ini. Masalah gizi adalah ancaman bagi masa depan bangsa ini. Seharusnya persoalan ini jauh lebih diprioritaskan ketimbang perhelatan olahraga seperti SEA Games.
Pemerintah sebagai penanggung jawab atas amanah rakyat harus all out mengurus rakyat. Semestinya bersikap lebih bijak dalam menentukan prioritas anggaran. Sudahlah negeri ini banyak utang, banyak pula anggaran yang salah penggunaan. Bisa dikatakan, 'rakyat butuh makan, bukan medali penghargaan'!
Memang harus disadari, kesalahan mindset menyebabkan semua ini terjadi. Ambisi dan cita-cita yang dipilih negeri ini masih berorientasi duniawi yang sempit, yakni materi, gengsi, dan popularitas. Waktunya pemerintah berbenah untuk memperbaiki itu semua menuju bangsa yang lebih mulia di mata dunia. Sudah waktunya pemerintah all out terkait pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan rakyat. APBN harus selalu ada untuk memenuhi kebutuhan priotitas mereka. Waktunya pemimpin negeri ini dan para pejabat publiknya menjadi servant leader, yakni pemimpin yang melayani dan bukan malah sebaliknya, pemimpin yang minta dilayani rakyat.
