Tanggapi Narasi Fusi TNI-POLRI, MI Lampung buat Webinar Nasional

Bandar Lampung 8 Desember 2024- MI (Milenial Indonesia) Lampung dibawah komando Prayoga Salim dan I Kadek Febri Yana menggelar Webinar yang menghadirkan tokoh-tokoh pergerakan dari Ketua PP LBH Lampung bli I Gede Sandy Satria, Presma STKIP Metro Gede Widiyana, Presma Polinela Rio Hermawan, dan perwakilan MI Lampung Chindy Rahma Wati sebagai ketua bidang kajian.

Webinar yang mengangkat tema "Represifisitas Polri dan peninjauan ulang fusi TNI- Polri" yang mengangkat sebuah narasi kuat bahayanya isu penyatuan TNI-POLRI. Diskusi ini diawali dengan menceritakan represifitas yang dialami presma POLINELA dan Presma STKIP saat melakukan aksi, termasuk lobby-lobbying yang dialami oleh presma dari pihak polda saat melakukan aksi. Diskusi ini dipimpin oleh Altagracia sebagai moderator.

Hal ini juga dibahas juga oleh Chindy dan Bli Gede Sandy yang menyebutkan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan instansi polri baik secara individu dan secara sistematis adalah isu yang harus diangkat dan kawal guna terjadi reformarsi dalam tubuh POLRI itu sendiri.

Diskusi ini juga dilanjutkan dalam membahas isu nasional yaitu fusi penyatuan TNI-POLRI yang dibahas langsung oleh ketua LBH PP KMHDI bli Gede Sandy Satria yang menjelaskan bahayanya jika instansi polri tidak lagi independent, baik dibawah TNI ataupun dibawah kementrian dalam negeri hal ini tidak akan membawa dampak yang lebih baik.

Bli Gede berpendapat permasalahan Indonesia lebih kompleks daripada sekedar permasalahan struktural tapi juga menyangkut norma ataupun SDM dan nilai-nilai lainnya. Permasalahan kepolisian di Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan struktural semata tapi lebih daripada itu harus adanya reformasi dari pondasinya.

Prayoga Salim sebagai ketua umum MI Lampung juga menguatkan bahwa tujuan daripada diskusi ini lebih daripada sekedar ceremonial tapi sebuah narasi penguat bahwa mahasiswa yang juga tergabung dalam Masyarakat akan mengawal reformasi kepolisian untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia kedepannya.