Berita paling menarik di negara ini adalah berita akan dilaksanakannya reshuffle. Partai Demokrat melalui Sekjen Amir Syamsuddin telah menyampaikan bahwa empat tokoh PD dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyampaikan usulan dilakukannya reshuffle terhadap anggota KIB-2 perwakilan parpol, yang partainya dianggap tidak sejalan dengan partai penguasa. Menggelindingnya berita tersebut jelas telah membuat resah baik parpol peserta koalisi maupun para pejabat yang sedang manis-manisnya menjadi menteri. Apakah reshuffle akan dilaksanakan? Nampaknya kecenderungan kearah reshuffle semakin mengerucut. Apakah pemikiran dan keputusan reshuffle karena perbedaan urusan Bank Century? Atau karena kritikan beberapa anggota parpol koalisi yang demikian menggigit? Nampaknya bukan hanya itu penyebabnya. Ada masalah prinsip yang telah dilanggar oleh parpol yang ikut berkoalisi. Masalah yang dilanggar adalah cara-cara berdemokrasi. Mari kita bahas sedikit masalah ini. Sebetulnya presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri telah jelas menyampaikan pandangan serta dasar berfikir dalam masalah koalisi. SBY dengan partainya yang bernama Demokrat, selalu mengedepankan prinsip-prinsip berdemokrasi yang benar. Pada acara Bali Democracy Forum pada tanggal 9 Desember 2008, dilaksanakan dialog tentang berbagai pengalaman soal demokrasi di kawasan Asia itu diikuti 32 negara, di mana empat kepala negara dan kepala pemerintahan hadir. Presiden SBY menyampaikan "Kita memiliki satu kerangka kebijakan strategis dalam menahan radikalisme dan ekstremisme, dari manapun itu. Kedua hal itu bisa berasal dari agama atau suku, atau yang lain-lain. Kita ingin bernegara dalam harmoni dan garisan saya jelas bahwa kita harus bisa memelihara harmoni itu. Kita tetap harus memelihara harmoni dalam kerangka berdemokrasi yang jujur. Kalau sekali itu terobek, maka harganya mahal sekali." Nah, apa yang beliau sampaikan jelas merupakan sebuah dasar serta pemahaman tentang bagaimana berdemokrasi di Indonesia. Dalam hal ini maka SBY sebagai tokoh utama Partai pemenang pemilu serta kini menjadi pimpinan nasional nampaknya melihat bahwa cara-cara berdemokrasi yang kini terjadi sudah bergeser dari dasar serta prinsip yang dinilainya benar. Yang tersentuh dan dilanggar adalah masalah harmoni tersebut. Partai Demokrat serta Ketua Dewan Pembina menilai bahwa apabila hal ini dibiarkan, besar kemungkinan akan terjadinya disharmoni dimasa mendatang. Ketidak jujuran cara-cara berdemokrasi dalam wadah koalisi dianggap akan membahayakan dan sulit untuk diperbaiki apabila dibiarkan terobek. Intinya apabila terjadi disharmoni, maka ongkos politiknya akan sangat mahal. Jadi itulah masalah prinsip yang nampaknya menjadi pertimbangan akan dilakukannya reshuffle. Secara tegas SBY menyatakan bahwa kritikan itu laksana obat, ketika obat benar, sesuai jenis penyakit dan dosisnya tepat, itu membikin sehat. Tetapi kalau obat keliru, dosis tak tepat, malah menambah penyakit. Ditegaskan oleh Presiden SBY "Kritik yang tepat adalah kritik yang membawa kebaikan." Partai peserta koalisi walaupun nampaknya tegar dan berani mengatakan tidak takut dengan reshuffle, tetapi tetap menunjukkan rasa gentar mereka. Untuk sementara ini yang terancam di reshuffle adalah perwakilan dari Golkar dan PKS. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan? Dalam beberapa keterangan pers, para elit Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka bisa menerima kritikan serta terpaan lainnya dari partai yang beroposisi. Tetapi tidak suka dengan cara-cara partner koalisi. Jadi bukan tidak mungkin apabila ada kader Golkar dan PKS yang terdepak dari KIB-2, maka ada kader oposisi yang masuk menggantikannya. Wakil dari PDIP, Gerindra dan Hanura bisa saja mendapat durian runtuh. Dengan demikian maka kemungkinan reshuffle nampaknya memang akan dilaksanakan. Kita tunggu saja apakah memang demikian? PRAYITNO RAMELAN. Penulis Buku Intelijen Bertawaf.
