Foto Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi (Foto : nasional.kompas.com)
Presiden Jokowi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian mengumumkan anggota kabinetnya pada tanggal 26 Oktober 2014 dan melantik satu hari setelah pengumuman tersebut.  Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator, 30 menteri, dan 2 wakil menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.
Kemudian para menteri itu langsung menyingsingkan lengan baju (seperti dicontohkan Bapak Presiden) baju putih lengan dilipat dua kali. Ampuh, itulah kesan penulis sejak saat pengumuman di istana dimana calon menteri begitu dibacakan namanya menjadi anggota kabinet  umumnya lari masuk barisan. Nah, setelah itu maka mulailah bapak menteri sibuk, ada yang blusukan ke kampung-kampung, ada yang naik pagar (walau hanya di daerah Tebet). Pokoknya macem-macem, judulnya blusukan.
Salah satu yang menarik hati dan menjadi media darling adalah Ibu Susi (owner Susi Air), menteri kelautan dan perikanan, pokoknya top markotop terus diberitakan, mulai dari soal ijazah sekolah, tato, pengusaha sukses, berteman dengan TW, pinter bahasa Inggris, ini gaya baru. Pejabat tidak perlu berijazah tinggi, tetapi ada semangat, kemauan keras dan mampu membuktikan hasil kerjanya. Selain menunjuk Bu Susi (penulis juga ngefans), ada lagi beberapa pejabat yang dipilih Pak Jokowi yang kiprah awalnya menarik.
Akan tetapi disamping yang menarik, ada pejabat yang statement-nya di media dinilai beberapa kalangan menggelitik dan tidak disukai. Salah satu diantaranya adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Pudijatno. Bapak yang satu ini sebelum menjadi menteri bergabung di Partai Nas Dem setelah menjadi purnawirawan. Kemudian menjadi menko yang masuk kategori menteri yang berasal dari usulan parpol. Selain Tedjo ada lagi beberapa usulan Nas Dem, diantaranya Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan  Kepala Kejaksaan Agung.
Tedjo yang mengelola masalah politik, hukum dan keamanan beberapa waktu terakhir diberitakan masuk ke wilayah konflik Partai Golkar, yang sedang terjadi antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) Â dengan Presidium Penyelamat Golkar, Agung Laksono. Persoalan utama adalah upaya rasa tidak percaya terhadap kepemimpinan Ical, sehingga muncul kerusuhan saat Ical sedang mengadakan rapat pleno di kantor DPP Golkar di Slipi. Ada sedikit gebuk-gebukan dan korban luka-luka diantara kader atau simpatisan. Muncullah nama terkenal Yoris dengan seragam loreng, kondisi semakin seram karena ditemukannya 'golok.'
Setelah itu Menko Polhukam yang katanya khawatir mengeluarkan pernyataan, meminta Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali yang akan berlangsung 20 November - 3 Desember mendatang. Tedjo khawatir, kisruh internal yang terjadi di Partai Golkar akan mengganggu keamanan di Bali, mengganggu wisatawan dan bisa muncul travel warning.
Dikatakannya, "Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November - 3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11), sumber: Merdeka.com.
"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat Munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali," isi siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Selasa (25/11/2014). Inilah.com.
Pernyataan tersebut kemudian mengundang polemik, pro kontra dikalangan politisi, ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan. Pengurus Pusat (DPP Golkar) berpendapat bahwa penyelenggaraan Munas di Bali sesuai aturan tidak perlu ijin, tetapi hanya memberitahukan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polri. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo L Sambuaga menjamin pelaksanaan Munas Golkar yang digelar pada 30 November - 3 Desember 2014 di Nusa Dua Bali akan berjalan aman dan kondusif. "Kami menjamin keamanan Munas dari 30 November sampai 3 Desember," katanya.
