Presidium Penyelamat Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono (foto : kupang.tribunnews.com)
Persaingan politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP)  yang digawangi Prabowo Subianto dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH)  yang kini dengan penjuru Jokowi yang sudah resmi menjadi presiden terus terjadi. Masyarakat disuguhi berita yang kadang membosankan tetapi tetap menarik terkait adu kekuatan antara legislatif dengan eksekutif. Banyak yang menyatakan prihatin, walaupun katanya sudah terjadi acara isap pipa perdamaian antara KMP dan KIH lengkap dengan upacara saling memeluk, tetapi yang namanya politik ya tetap saja perseteruan tetap terjadi.
Begitu Presiden Jokowi menaikkan harga BBM (Premium dan Solar), maka KMP di DPR menyatakan menggalang dukungan akan menggunakan hak interpelasi. Selain itu DPR yang mayoritas dikuasai politisi KMP merasa tersinggung, marah setelah presiden Jokowi melarang menterinya datang apabila dipanggil ke DPR, nunggu stabil dan beres dahulu urusan di Senayan.
Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003). Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, "Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunakan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment," tegasnya. Oleh karena itu ancaman KMP jelas tetap harus diperhitungkan oleh para pendukung Presiden Jokowi.
Dari sejarah politik di Indonesia, terbukti bahwa Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) akhirnya mundur karena tekanan politik, dan Ibu Megawati sebagai wakil presiden kemudian yang menggantikannya menjadi presiden. Demikian juga kelangsungan kepemimpinan Presiden BJ Habibie akhirnya terganjal di DPR karena pidato pertanggungjawabannya ditolak.
Apabila dilihat peta terkini di DPR, jumlah kursi kubu Prabowo setelah PPP lepas adalah 314 kursi, terdiri dari Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), PAN (49 kursi), PKS (40 kursi), dan Partai Demokrat sebagai penyeimbang (61 kursi). Sedangkan kekuatan kubu Jokowi terdiri PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai NasDem (35 kursi), Partai Hanura (16 kursi), dan PPP (39 kursi), total kursi keseluruhan 246 kursi. Dari komposisi tersebut, apabila pengambilan keputusan paripurna di DPR dengan jalan voting, maka jelas kubu KMP masih unggul dengan selisih 68 kursi (suara). Inilah tantangan dan hambatan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Nah, dalam teori perang, maka apabila kita menghadapi musuh atau lawan dan kita kalah kuat, maka salah satu jalan yang efektif dan efisien dengan membuat masalah internal di kalangan lawan. Lawan akan tidak fokus dalam melakukan penyerangan, karena  dia harus menyelesaikan persoalan internalnya. Sebagai contoh, informasi intelijen dari Edward Snowden yang mantan pegawai NSA dan agen CIA membocorkan rahasia, bahwa militan Jihadis ISIS atau IS (Islamic State) yang kini beroperasi di Irak dan Syria dengan tangguh adalah bentukan tiga badan intelijen tiga negara, yaitu CIA (AS), MI6 (Inggris), dan Mossad (Israel), dimaksudkan untuk menimbulkan kekisruhan di dua negara musuh bebuyutan Israel.
Teori destabilisasi itu sangat efektif karena selama bertahun-tahun Irak dan Syria diserang perang saudara serta perang teror, disitulah IS memanfaatkannya. Intelijen membaca musuh/lawan dengan K3N (kekuatan, kemampuan, kerawanan dan niat). Irak dan Syria walaupun kuat dalam pengertian militer, mempunyai kerawanan politik dan sosial budaya, yaitu terdapat persaingan antara Muslim Sunni dengan Syiah. Oleh karena itu konflik sektarian menjadi bagian upaya memecah-belah mereka. Mereka akan lupa mempunyai musuh Israel pastinya.
Langkah selanjutnya apabila memungkinkan adalah penguasaan kedua negara musuh Yahudi itu di bawah kontrol IS yang jelas dikontrol badan intelijen tiga negara. Itulah konsep 'jos' dari operasi  smart intelligence berupa penggalangan.
Nah, dalam membaca situasi dan kondisi di Tanah Air dari sudut pandang intelijen, lebih pas apabila menggunakan teori conditioning, berupa penciptaan kondisi. KMP yang menguasai DPR memang solid dengan Prabowo sebagai simbol pemimpin koalisi. Dalam politik, koalisi adalah bentuk kerja sama beberapa parpol dalam mencapai tujuan berdasarkan kepentingan masing-masing. Pada umumnya koalisi tetap mempunyai kerawanan, yang apabila dieksploitasi akan bisa menyebabkan kelemahan dan bahkan kelumpuhan. Terbukti setelah terjadi konflik di PPP karena tidak puas dengan keputusan KMP, dan berhasil diambil alih, maka dengan enteng pimpinan PPP langsung membawa parpolnya menyeberang ke KIH. Saat itu kubu Suryadharma Ali dikalahkan oleh kubu Romahurmuziy (Romy) yang kemudian diakui oleh Menkumham. Walaupun persoalan hukum kedua kubu belum juga usai, tetapi gerbong PPP di DPR sudah dibawa pindah bergeser ke KIH.
