Kalau hanya mengimbau saat ini Mendagri maupun Ketua KPU tidak dipedulikan.
Mengapa untuk pendaftaran sejak awal tidak diatur dengan online saja, toh kegiatan lainnya, sampai anak-anak SD saja bisa online? Apa rasanya kurang afdol? Mestinya para calon itu kalau KPU dan didukung Mendagri serta Gugus Tugas Covid buat aturan ya pastilah ikut, tapi ini aturan dilepas, ini yang penulis maksud miris!
Sama sekali orang kita nekat dan berani mengambil risiko, atau belum terpikir? Memang bahaya covid itu tidak terlihat, beda kalau perang ada ledakan bom, baru takut.
Masyarakat hanya tahu dari berita, terus tahu kalau yang sembuh banyak. Nah, kalau sudah terkena baru dan masuk ICU menyesal. Maaf, yang keliru pemerintah atau rakyat?
Kesimpulan dan Saran
Berperang melawan Covid diawali dari aturan pelibatan, penerapan dan ketegasan pemerintah. Lihat China, sebagai negara awal pusat gara-gara pandemi di Wuhan, kini sudah selesai, tidak ada data tambahan yang meninggal, tambahan terinfeksi hanya 10 orang saja.
Persoalan mendasar mampu mereka atasi, yaitu meredam dan mengalahkan, bebas dari covid. Mereka kini bisa fokus ke persoalan mendandani perekonomian, seperti misalnya berdagang vaksin ke Indonesia hingga 260 juta ampul dan ke negara lain (bayangkan berapa keuntungannya).
Virus covid ini kabarnya sudah bermutasi sejak Februari lalu, makin mudah menular 10 kali lipat, walau belum banyak di Indonesia, yang jelas kita hanya menunggu waktu saja. Tetapi sepertinya kita tidak waspada, tidak alert. Ini bukti ilmiah yang mengerikan, karena virus terus bermutasi, cerdas agar survive di inangnya (manusia).
Pesta demokrasi pilkada bulan Desember dengan rangkaian kampanye dan segala rupa kegiatan, bila tidak diatur dan dipikir serya di tata ulang jelas akan menambah semakin banyaknya warga yang tertular covid.
Rasanya tidak ada gunanya PSBB, dengan adanya Pilkada karena pejabat kita masih berfikir normal dan aman-aman saja. Jangan beri peluang masyarakat memutuskan aturan protokol. Dibutuhkan ketegasan dalam menangani perilaku.
Apabila aturan pilkada tidak diubah, maka diprediksi pada bulan November dan Desember kita bisa-bisa akan naik ke peringkat 10 besar atau the worst condition jangan-jangan membalap India atau Brasil.
Mendagri Tito dan Ketua Pelaksana Komite Erick Thohir harus memikirkan kondisi terburuk. Gugus Tugas mestinya jangan diam saja, physical distancing sudah dilupakan saat semangat Pilkada menggelora, vaksin itu plan A atau plan B? Coba abang pikir.
