Peswawat yang digunakan untuk membawa para sandera KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
26 Maret 2016, kapal Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7 ribu ton batubara dibajak. Sebanyak 10 Warga Negara Indonesia disandera dan para pembajak meminta tebusan sebesar 50 juta peso.
Pembajakan ini terjadi di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan ketika berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Filipina. Diketahui para pembajak adalah kelompok Milisi Abu Sayyaf. Bahkan militer Filipina sudah memasukkan kelompok ini sebagai teroris lokal yang kerap mencuri dan menyandera orang asing untuk mendapatkan tebusan.
Tidak tinggal diam, pemerintah Indonesia merespon dengan tindakan cepat. Presiden Joko Widodo ketika itu mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok yang terkait dengan ISIS ini.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung kala itu menegaskan bahwa Presiden telah mendapat laporan tentang penyanderaan ini. Dan menurutnya, pemerintah telah memerintahkan aparat Kepolisian dan TNI untuk menangkap para penyandera.
"Pemerintah sedang mengupayakan (pembebasan) dan berkoordinasi terhadap sandera yang dilakukan kepada 10 WNI yang diduga dilakukan kelompok milisi tertentu di perairan Sulawesi Utara dan diduga berasal dari negara tetangga," ujar Pramono (29/3/2016).
Tidak hanya Kepolisian dan TNI, intelejen juga ikut digerakkan. Kepala Badan Intelejen Negara, Sutiyoso menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak otoritas Filipina terkait pembajakan ini.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak keamanan Filipina untuk menentukan langkah lebih lanjut,” ujar Sutiyoso di Jakarta, Senin (28/3/2016) dikutip dari Kompas.com
Filipina juga tidak akan tinggal diam. Bagaimana pun juga, kejadian ini terjadi di wilayah negara mereka, otoritas mereka dan menjadi tanggung jawab mereka.
Berbagai tindakan kemudian dilakukan. Pendekatan secara budaya dengan perlahan dan mengajak para penyandera untuk berkomunikasi menjadi salah satu langkah lanjut. Namun, militer tetap disiapkan. Rencana dan rancangan operasi disusun dengan berbagai perhitungan, dan pasukan elit TNI siap membebaskan para sandera jika dibutuhkan.
Sayang, langkah militer adalah tindakan terakhir jika tidak ada pilihan lain, sedangkan upaya negosiasi terus dilakukan. Militer Filipina pun juga dipersiapkan. Mereka bergerak mengidentifikasi lokasi tempat para sandera.
