Pilkada adalah suatu instrumen baru setelah reformasi untuk memilih elit politik di tingkat local yang sebelumnya dipilih oleh DPRD tingkat 1 atau 2. Gagasan pilkada adalah demokrasi, yang diharapkan dengan danya pilkada ini akan tercapai kehidupan politik yang baru dan aspirasi rakyat lebih diperhatikan.
Mengapa demokrasi ?
Karena diasumsikan dengan adanya pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, mampu menghindari manipulasi politik. Namun, pada kenyataannya, Pilkada ditengarai lebih merupakan demokrasi procedural, belum menjadi substansi demokrasi. Sehingga menumbulkan beberapa masalah yang krusial, seperti kenyataan bahwa Pilkada menimbulkan konflik horizontal, karena seringkali Pilkada menggunakan hal-hal yang primordial sehingga menimbulkan konflik antar suku atau partai. Selain itu, Pilkada juga memicu perkembangan money politic, karena seringkali para kepala daerah yang terpilih adalah seseorang yang ber’uang’ dan didukung oleh pengusaha-pengusaha di daerahnya. Di sisi lain, Pilkada juga menimbulkan political high cost, karena dengan adanya kecenderungan dukungan dari para penguasaha daerah, maka jadi barang tentu bahwa akan ada timbal balik yang diminta oleh para pendukung kepala daerah yang terpilih.
Desain awal Pilkada memang indah dan ideal, namun dalam pelaksanaannya, menimbulkan efek samping, seperti pragmatisme, hedonisme dan money politic. Oleh karena itu timbul keinginan untuk mereview desain Pilkada agar tidak terjadi Pilkada yang high cost dan menimbulkan banyak konflik. Dalam RUU yang baru diinisiasi oleh eksekutif, terdapat usulan untuk meninjau ulang pilkada, yaitu dengan kembali kepada proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD tingkat 1 dan 2.
