Dualisme Partai Golkar yang Terikat Semu

Partai Golkar, yang tadinya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada saat akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya sekitar 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, dan akhirnya Golkar berubah wujud menjadi sebuah Partai, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun dan hanya mampu duduk di posisi nomer dua.

Tahun 2015 merupakan munculnya dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Riau tahun 2009 yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekjen.

Dualisme yang terjadi dikubu Partai Golkar ini Akhinya memicu sebuah permasalahan yang baru. Karena apa bila perdebatan ini terus terjadi maka kader-kader didaerah akan kesulitan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak. KPU juga bersikeras apa bila kedua kubu ini terus bersikeras maka kedua-duannya tidak akan diakui sebagai kepengurusan yang berhak untuk dapat mengikuti pemilu Pilkada serentak.

Namun nampaknya kedua kubu ini mulai ada pendekatan, walapun memang masih dengan kepentingan masing-masing yang diantaranya seperti penadatangan kesepakatan ishlah yang terjadi di Jakarta oleh Wapres Jusuf Kalla bersama Ketum Partai Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum Partai Golkar versi munas Ancol Agung Laksono Sabtu, 30 mei 2015. Juga diperjelas dari dengan penegasan bahwa kedua kubu telah sepakat untuk islah."Saya sudah bicara, low profile, jangan bikin statement yang mancing-mancing (emosi).Yangpenting tujuan utamanya Golkar ikut Pilkada,"kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis 4Juni2015.

Pertemuan islah ini juga telah menghasilkan 4 kesepakatan utama di Parta Golkar sendiri Diantaranya sebagai berikut:

1. Setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan pada Pilkada serentak tahun 2015.
2. Setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama.
4. Calon kepala daerah yang diajukan Partai Golkar mendapat persetujuan atau ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Empat poin kesepakatan ini diharapkan mampu menyelamatkan Partai Golkar sendiri agar dapat mengikuti pilkada, dan belum tentu merupakan niatan yang murni untuk berishlah diantara kedua kubu ini.

Karena dalam perkembangannya setelah kesepakata ishlah yang terjadi diantara dua kubu yang berselisih ini tadi masih terus memanas hingga sekarang, bahkan terjadi beberapa masalah terbaru seperti perebutan kantor Partai Golkar di DPR yang mengunakan kekerasan, juga kedua kubu ini yang mulai berkonsolidasi dengan Partai-Partai lain di dalam Pilkada yang akan segera dilangsungkan. Seperti kubu Aburizal Bakrie yang mulai mendekati kualisi merah putih untuk memperkuat kedudukannya dalam mencalonkan kader-kadernya didaerah.

Gejala perpecahan partai seperti Partai Golkar ini nampaknya akan terus terjadi dan berlangsung karena Partai Golkar merupan salah satu Partai besar dan sangat dan juga terbilang stabil didalam perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. karena itu perebutan pimpinan partai Golkar sangatlah penting dan vital didalam perpolitikan nasional pada umumnya. Dan kedua kubu ini mempunyai potensi yang hampir seimbang untuk berkuasa. Maka dari itu islah diantara kedua kubu ini masih diragukan apakah mampu menyatukan kembali Partai Golkar yang telah terpecah kedalam dua bagian yang saling bersaing tadi.