Mohon tunggu...
yudhi
yudhi Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pendidikan itu mengobarkan api dan bukan mengisi bejana. (Socrates)

Suka tertawa sendiri, tetapi tidak gila. Hu hu hu ha ha ha ....

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Mengukur Kualitas Jurdil pada Pilpres 2019

13 Juni 2019   16:53 Diperbarui: 13 Juni 2019   17:01 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Buat admin Kompasiana, hapuslah artikel ini ! Di samping itu, saya juga sudah lebih dari 5 kali melanggar ketentuan Kompasiana sehingga saya berharap bahwa admin dari Kompasiana bisa membekukan dan menghapus akun saya ini.

Ini adalah artikel terakhir saya di Kompasiana, saya  tidak akan pernah lagi menulis artikel di Kompasiana seumur hidup saya, dan saya berharap admin Kompasiana dapat menghapus artikel saya ini, serta membekukan dan menghapus akun Kompasiana saya karena sudah lebih dari 5 kali melanggar ketentuan Kompasiana !

Terima kasih atas perhatiannya !

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bagaimana kualitas jurdil pada pilpres 2019 ? Jawabannya dapat dilihat sbb :

1. Azas Netralitas Pejabat Publik

Sudahkah pejabat publik (menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, kades) bersikap netral di dalam pilpres 2019 ? Menurut hasil penelitian saya, ada ketimpangan yang sangat besar antara jumlah dukungan pejabat publik kepada Jokowi dan Prabowo.

Bisa dilihat adakah gubernur, bupati/walikota, camat, atau kades yang mendukung Prabowo pada pilpres 2019 kali ini ? Mungkin saja ada, tetapi jumlahnya paling banyak hanya 4 atau 5 orang saja, namun itu pun hanya terbatas pada pribadi sendiri atau tidak sampai digembor-gemborkan kepada publik. Sementara di pihak Jokowi sangat banyak menteri dan gubernur beserta bawahannya berbondong-bondong mendukung Jokowi, bahkan sampai mengkampanyekan Jokowi kepada masyarakat.

Di sini ada pelanggaran azas netralitas pejabat publik, yang mana seharusnya pejabat publik harus netral, namun ternyata bisa berbondong-bondong mendukung capres tertentu. Apalagi sampai ada perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah pejabat publik yang mendukung Jokowi dibandingkan Prabowo.

2. Azas penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

Dapat dilihat ada kades dan pegawai PNS yang mendukung Prabowo dipenjarakan dan diberhentikan dari jabatannya. Lalu di posisi yang sama, mengapa kades, camat, dan banyak pejabat publik yang mendukung Jokowi tidak dipenjarakan dan diberhentikan dari jabatannya ?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun