Era tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai rumusan dari berbagai lembaga donor internasional baik secara praktis maupun akademis tampaknya memang menjadi trend bagi berbagai pemerintah daerah di indonesia untuk memenuhi segala aspek yang dituntut agar dapat disebut daerah dengan tata kelola yang baik. Mulai dari transparansi yang meliputi keuangan daerah hingga informasi publik. Akuntabilitas pelayanan publik, kinerja yang optimal, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, penegakan hukum, inisiatif inovasi, pelayanan publik yang berkualitas dan masih banyak persyaratan yang lainnya. Catatan dari penulis sendiri memang hampir tak ada pemerintah daerah yang dapat mencapai kesempurnaan dalam menjalankan roda pemerintahannya, akan tetapi bergeser pada fakta yang terjadi di derah ada semacam kesamaan antar satu daerah dengan daerah yang lain yakni sudah ada kesadaraan dari pemerintah atau masyarakatnya untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Berbasis data dapat diketahui bersama bahwa tidak selamanya pemerintah selalu dikatikan dengan hal-hal yang buruk dan negatif sebut saja dalam rilis organisasi kemitraan yang menerbitkan indonesia governance index (IGI) pada tahun 2012 ini Provinsi D.I Yogyakarta menjadi yang terbaik pertama dan diikuti oleh provinsi Jawa Timur. Lalu apakah Provinsi D.I Yogyakarta berhak menjadi barometer governance ? hemat penulis adalah berhak menjadi salah satu daerah yang layak menjadi barometer akan tetapi untuk menjadi yang terbaik tentu saja memerlukan telaah lebih lanjut sebab indikator yang ditetapkan tentu saja tidak mencangkup semua elemen secara komprehensif. Dalam indikator lain dengan penlian lembaga yang berbeda juga menghasilkan data yang berbeda pula misalnya dalam rilis Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyabet Provinsi dengan kinerja terbaik pada tahun 2012, lain hal di tingkat internasional pada level pemerintah Kota/Kabupaten Kota Surabaya pun tak mau kalah dengan menjadi kota terbaik se asia pasifik dalam hal partispiasi masyarakat pada tahun 2012 dari organisasi Citynet, bahkan lebih lanjut lagi sebuah konsorsium yang dibentuk di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan nama University Network For Governance Innovation (UnfGi) hingga tahun 2013 ini telah berhasil memetakan sejumlah 89 praktek yang baik (good practice) dari sejumlah Provinsi di Indonesia, ditambah masih banyak lagi lembaga non-profit lain yang meneliti tata kelola pemerintah di daerah misalnya The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi (JPIP)dan Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) dan memiliki rekomendasi yang tak kalah penting. Ternyata sulit untuk menentukan mana yang terbaik dan menjadi barometer governance. Tak mudah memang sebab Republik ini bukan negara federal yang saling terpisah, tapi Republik ini adalah negara kesatuan. Pelajaran penting disini adalah bagaimana satu daerah yang baik dapat memberi contoh dan menginspirasi daerah lain untuk berbuat yang sama dan mungkin lebih baik lagi, toh akhirnya tata kelola pemrintahan yang baik (good governance) direkomendasikan demi tercapainya kepentingan masyarakat bersama dalam kerangka civil society. Ada tanggapan rekan-rekan kompasiana ? J