[caption id="attachment_175559" align="alignnone" width="300" caption="Gedung DPR/MPR diduduki oleh mahasiswa pada Mei 1998"][/caption] Istilah DPR di dalam benak kita mungkin segelintir orang yang sibuk dengan perang parpol, terkenal karena kasus korupsi, perang dengan oposisi, tempat pengalihan isu-isu besar atau segelintir masalah dalam birokrat itu sendiri. Namun belakangan ini DPR sedang disibukkan dengan “memberantas” kafe dan rok mini . Maka dapat simpulkan dari beberapa kasus diatas citra DPR sudah sedemikian jatuh di mata masyarakat. Bak semut kecil dari kejauhan dapat terlihat namun gajah yang sebegitu besarnya dari jarak terdekat tidak terlihat. Sangat di sayangkan jika hanya masalah kecil dan sepele seperti itu diangkat menjadi sebuah berita besar, seharusnya DPR sebagai Dewan Perwakilan besar pemerintahan harus menilik kasus yang lebih relevan dengan urusan negara, public dan khalayak masyarakat. Jika kita mengaitkan dengan beberapa kasus Kontroversi lainnya yang muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat. soal rencana pembangunan gedung baru dan ruangan Badan Anggaran yang supermewah bahkan baru-baru ini ada kasus tentang Anggota DPR yang malas. Hal tersebut hanya akan memperburuk citra DPR. Citra buram yang demikian tentu harus segera dihentikan. Masalah-masalah sepele seperti kasus Kontroversi diatas tak sebanding jika dilihat dengan kinerja DPR yang kian hari kian memburuk. Hampir tiap peridode wakil rakyat tidak pernah absen tersangkut kasus korupsi, masalah absensi tetap menjadi problem yang belum terpecahkan, sebaliknya kinerja yang ditujukan seperti produk legislasi masih rendah. Seperti yang di ungkap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Menurut Linda persoalan strategis bangsa banyak yang menumpuk. Seharusnya, parlemen memikirkan terlebih dahulu persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik daripada mengurusi pakaian.. Lantas jika itu adalah cara yang digunakan untuk memperbaiki citra DPR yang melarang anggota, staf, dan sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan rok mini memang salah satu langkah positif. DPR sendiri harus menjadi contoh karakter bangsa sebagai negara yang berasas ketimuran. Hal tersebut serupa diungkap oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie. Menurut dia. Sebaiknya perempuan berpakaian yang memenuhi kepantasan sesuai dengan budaya kultur bangsa, asas kepatutan. Meski dalam hukum tidak dilarang tapi pantas dan patut itu perlu, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Wanita adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan dengan berbagai keindahannya, namun tidak serta merta karena kasus rok mini citra wanita dan DPR itu sendiri menjadi buruk di mata masyarakat. DPR yang seharusnya mengurusi urusan negara dan sebagai pengawas kinerja pemerintahan sebaiknya fokus akan itu. Karena beberapa kasus besar yang sedang marak seperti kenaikan BBM yang menjadi pro-kontra dan kasus korupsi di DPR terkait Angelina Sondakh yang tidak jelas akan pemecahan kasusnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan perilaku yang di dasarkan pada kesadaran individu untuk memperbaiki diri, meningkatkan kinerja, serta memberi kontribusi positif untuk masyarakat dan bangsa. Memperbaiki diri dengan tidak lagi melakukan korupsi, meningkatakan kinerja dengan menunjukkan keseriusannya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, di antaranya ditunjukan dengan tingkat kehadiran dan produksi legislasi yang baik. Adapaun kontribusi positif diwujudkan dengan keseriusan mengawasi kerja pemerintah dan mendorong program-progam yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Memang tidak mudah mewujudkan harapan itu. Karena itu semua dibutuhkan niat yang keseriusan yang kuat, terutama bagi anggota DPR periode terakhir hingga 2014, agar memanfaatkan sisa waktu untuk memfokuskan tenaga dan pikirannya. Manfaatkan kepercayaan dan kesempatan duduk di kursi DPR untuk berjuang dan membayar janji-janji yang pernah terucap saat kampanye dulu. Jika semua harapan itu bisa diwujudkan, maka dengam sendirinya citra DPR akan membaik. Pertanyaannya bisakah? Jawabannya kembali ke niat dan keseriusan anggota DPR. Jika tidak ada niat, apapun langkah yang di ambil akan sia-sia belaka.
