One River, One Plan

ONE RIVER, ONE PLAN

Istilah one river, one plan sering kita dengar dan temukan dimedia massa baik surat kabar maupun televisi nasional. Kalimat tersebut mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Sebut saja, sebagai contoh aktual adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang membelah dua wilayah Provinsi yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pengelolaan DAS Ciliwung meliputi daerah hilir, tengah dan daerah hulu.

Dihilir, yang sebagian besar wilayahnya adalah masuk daerah Provinsi Jakarta, perdebatan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri PUPR pada saat meninjau banjir Jakarta pada awal tahun baru 2020 lalu, tentang naturalisasi dan normalisasi sungai Ciliwung menunjukkan betapa buruknya koordinasi pelaksanaan penanganan banjir sungai Ciliwung. 

Sungai Ciliwung, sebagai sungai lintas provinsi-secara umum ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PUPR yang menangani normalisasi dan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di wilayah DKI Jakarta. 

Sementara itu, pemda DKI mempunyai perangkat daerah yang disebut dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang bertugas untuk melaksanakan naturalisasi, pembuatan kolam/sumur resapan , perbaikan gorong-gorong dan saluran air serta melaksanakan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung dan pembuatan BKT. Koordinasi antara keduanya kurang mulus, buktinya normalisasi sungai Ciliwung dan pembuatan BKT prosesnya mandeg (tidak berjalan) selama tiga tahun terakhir.

Dibagian tengah, yang sebagian besar wilayah masuk dalam kota Depok dan kota Bogor, banyak situ yang berfungsi sebagai resapan air dan dibangun pada saat pemerintah Belanda beralih fungsi menjadi pemukiman dan perumahan baru. 

Lahan situ yang merupakan aset negara dan menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam menjaga dan memelihara situ-situ yang ada ternyata tidak mampu mempertahankannya. Kompas mencatat, dalam kurun waktu 2007-2017- sebanyak 33 situ hilang dikawasan Jabodetabek. 

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah kota setempat turut andil dalam kekisruhan ini. BPN mau menerbitkan sertifikat tanahnya dan pemerintah kota menerbitkan IMB nya. Gubernur DKI Jakarta sekarang yang menghentikan kompensasi dana banjir  kepada pemkot Bogor, - telah ada dizaman pejabat Gubernur sebelumnya dan selalu dituntut oleh Walikota Bogor- menunjukkan kurang pekanya terhadap kepentingan lingkungan yang lebih luas.

Dibagian hulu, yang sebagian besar wilayahnya masuk daerah kabupaten Bogor, terdapat pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yang tidak kunjung selesai pembangunannya hanya lantaran pembebasan lahan yang alot. Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ciliwung- Citanduy sebagai UPT KLHK yang dibentuk sejak 1984, dan bertugas untuk mengembalikan tutupan hutan di bagian hulu,  dengan penanaman vegetasi kayu-kayuan tidak menampakkan hasilnya secara nyata dan signifikan bahkan ada kecenderungan tutupan hutan makin menyusut. Data terakhir tutupan di hulu tersisa 8,9 persen saja. 

Pemda Bogor, meski pejabat bupatinya telah silih berganti, nampaknya belum mampu menertibkan bangunan dan pemukiman liar yang sudah ada dan mencegah berdirinya bangunan dan pemukiman baru dalam kawasan yang seharusnya menjadi tutupan hutan. Jadi, pantas apabila dikala musim hujan daerah hilir seperti Jakarta selalu mengalami banjir, karena masih adanya  disharmoni dalam pelaksanaan one plan di DAS Ciliwung.