Siang itu, terdengar jelas suara lantang dari kejauhan. Dialog interkatif terkesan mengisi setiap sesi. Masyarakat yang berbagai latar belakang status sosialnya hadir mengisi setiap kursi. Tak sedikit mereka membawa pengharapan agar daerahnya maju dan berkembang. Sumringah wajah mereka dan nampak jauh lebih percaya diri usai mendengar dan mengetahui informasi tentang tata kelola kepemerintahan yang selama ini mereka tidak mengetahui.
Stigma ini dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan Mohammad Ridwan dengan gelar diskusi rakyat. Diskusi yang melibatkan komponen masyarakat tersebut, membedah kajian kepemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya itu dilakukan dirinya, untuk membuka pintu pemikiran sebagai gerakan literasi masyarakat membangun daerah berbasis desa. Dengan tujuan mengembangkan potensi daerah searah dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran.
H. Iwan M Ridwan berkata betapa pentingnya melakukan diskusi dengan masyarakat. Sebagai konstitusi paling tinggi dari sebuah Negara pokok-pokok pikiran rakyat harus menjadi tolok ukur langkah jalanya roda kepemerintahan secara demokrasi perjuangan. Selain itu, dirinya banyak belajar dari pemikiran masyarakat yang sangat jauh memikirkan kepentingan bersama berkehidupan berbangsa dan negara.
"Tentunya ini adalah kewajiban kami sebagai wakil rakyat agar bisa mengakomodir keinginan masyarakat nanti akan dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif dengan tujuan menghasilkan suatu gerakan pembangunan bersama dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat," kata dia.
Menurut kang Haji Iwan sapaan akrab dia, masyarakat harus menjadi pilar terdepan sebagai landasan penentuan kebijakan baik tata kelola kenegaraan serta laju pembangunan daerah Pangandaran. Bagi dia, era zaman modern ini rakyat harus dijadikan subjek dalam pembangunan tidak lagi menjadi objek dari sebuah program. Kerena untuk mewujudkan keadilan sosial serta menyongsong tingkat kesejahteraan rakyat sebagai hajat hidup manusia harus dimulai dari masyarakat yang berperan juga dalam maju mundurnya daerah.
Kang Iwan berharap, gerakan literasi kepemerintahan ini dapat terus dilaksanakan. Sebagai abdi rakyat, sejatinya harus lebih memahami kebutuhan konstitusinya yaitu rakyat. Begitupun masyarakat perlu memahami bagaimana kinerja pemerintahan. Ketebukaan dua arah komunikasi ini, identitas politik sebagai dari cara mengelola tata kenegaraan mewujudkan konsesus bersama untuk meraih kemerdekaan secara hakikat.