Seruan Aksi Serentak Menyikapi Transisi Pemerintahan: Tantangan atau Ancaman Demokrasi?

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, muncul seruan aksi serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 18 s.d. 20 Oktober 2024. Aksi ini diinisiasi oleh beberapa tokoh yang kritis terhadap Pemerintahan Joko Widodo. Namun, dibalik semangat kebebasan berpendapat dan demokrasi yang mereka klaim, ada pertanyaan mendasar: Apakah seruan ini benar-benar untuk kepentingan bangsa atau justru langkah yang membahayakan stabilitas negara?

Transisi pemerintahan adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menandai keberlanjutan kepemimpinan dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang berjalan. Dalam konteks ini, proses transisi kekuasaan yang berlangsung damai dan tertib merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang sehat. Hasil Pemilu 2024 yang sah telah menentukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia. Maka, segala bentuk upaya yang berpotensi menggagalkan proses ini harus dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Seruan aksi serentak tersebut meski dibungkus dengan retorika demokrasi, tetap memiliki dampak buruk yang dapat memicu sentimen negatif di masyarakat. Provokasi yang mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk turun ke jalan dengan alasan menolak hasil transisi kekuasaan jelas menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya ketidakstabilan politik dan keamanan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus lebih jeli melihat motif dibalik aksi tersebut: Apakah benar murni kepentingan publik, ataukah ada agenda pribadi dan politik tertentu yang sedang dimainkan?

Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan bahaya disinformasi yang menyertai seruan aksi ini. Berbagai isu dan narasi yang dihembuskan untuk merusak citra pemerintahan Jokowi dan mengganggu proses transisi terkesan semakin tidak berdasar dan emosional. Masyarakat harus waspada terhadap narasi yang mengandung kebohongan atau manipulasi fakta, karena hal ini hanya akan menimbulkan keresahan dan perpecahan pada kelompok masyarakat. Seruan aksi yang berujung pada ketidakstabilan jelas akan merugikan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam konteks perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi.

Dalam kondisi seperti ini, penting bagi seluruh pihak untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi. Kita tidak boleh membiarkan emosi dan hasutan memecah belah persatuan yang telah dibangun dengan susah payah. Demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga dari tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara dan menghormati proses politik yang sah.

Aparat keamanan memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban selama masa transisi ini. Setiap bentuk provokasi yang berusaha menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih harus ditangani dengan tegas namun bijaksana. Masyarakat juga diimbau untuk tidak terprovokasi dan lebih memilih jalan dialog serta partisipasi positif dalam membangun bangsa.

Seruan aksi serentak pada 18 s.d. 20 Oktober 2024 mendatang bisa menjadi ujian besar bagi kedewasaan demokrasi kita. Masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama bagi kemajuan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga transisi pemerintahan ini berjalan dengan damai dan tertib, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bukan hanya simbol keberlanjutan kepemimpinan, tetapi juga peluang baru bagi bangsa ini untuk melangkah maju menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.