Untuk mengatasi suatu masalah, diperlukan suatu strategi yang efektif agar permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Salah satu permasalahan yang dihadapi suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi atau keadaan dimana seseorang tidak bisa atau pun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan dan pakaian dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki. Lingkaran kemiskinan ini akan terus berlanjut jika ketidakmampuan dalam mengakses pendidikan karena penghasilan yang rendah tidak teratasi. Penghasilan yang rendah tersebut juga akan berpengaruh kepada kesehatan serta kurangnya nutrisi yang dikonsumsi masyarakat miskin yang menyebabkan kualitas dan produktivitas dari sumber daya manusia tersebut akan sangat rendah baik secara fisik maupun secara intelektual. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 lalu tercatat sebanyak 26,36 juta jiwa. Dengan masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang di miliki Indonesia akan berdampak pada segala aspek kegiatan yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah karena rendahnya pendapatan yang dimiliki seseorang akan mendorong orang tersebut untuk melakukan kriminalitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kriminalitas. Selain itu kemiskinan akan menyababkan tingginya pengangguran dan memmbuat rendahnya konsumsi masyarakat sehingga jalannya aktivitas perekonomian di Indonesia akan terhambat.
Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut. Salah satu program yang di jalankan pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat agar dapat meringankan pengeluaran dan meningkatkan konsumsi, khususnya masyarakat miskin. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang dapat berupa barang, jasa, ataupun uang kepada suatu individu, keluarga, kelompok atau lembaga yang rentan terhadap resiko sosial dan kurang bahkan tidak mampu dalam ekonominya. Sedangkan subsidi merupakan pemberian manfaat kepada individu, kelompok, atau lembaga secara umum yang biasanya di berikan oleh pemrintah dalam bentuk secara langsung ataupun secara tidak langsung. Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah ada beberapa macam, diantarnya :
- Program Keluarga Harapan (PKH)
Program ini merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- Bantuan Pokok Non-Tunai (BPNT)
Bantuan Pokok Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin berupa Kartu Keluarga Sejahtera. Nantinya kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Mekanisme penyaluran ini dilakukan secara non-tunai melalui sistem perbankan. Adapun nilai bantuan ini sebesar Rp 200 ribu per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Progrom Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Ada banyak jenis Bantuan Langsung Tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah BLT Subsidi Upah, BLT BBM, BLT UMKM dan BLT Dana Desa. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari pada saat pandemi Covid-19.
      Selain bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, juga ada subsidi yang berperan dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Subsidi yang diberikan pemerintah. Tujuan pemberian subsidi oleh pemerintah tersebut secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Karena dengan adanya subsidi mampu menurunkan harga pokok barang ataupun jasa menjadi di bawah harga normal. Terdapat dua jenis kategori subsidi, diantarnya adalah :
- Subsidi Langsung
Subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran dana aktual kepada individu, kelompok atau industri tertentu. Pembayaran dana bisa berupa dalam bentuk pinjaman, hibah, atau pun jaminan langsung atas utang. Di Indonesia, program subsidi yang berikan secara langsung diantarnya ada Kartu Indoensia Sehat. Kartu tersebut dapat digunakan untuk layanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya kesehatan, sehingga pemerintah memberikan subsidi layanan kesehatan secara gratis melalui Kartu Indonesia Sehat. Selain itu ada ada subsidi yang diberikan pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu subsidi Kartu Indonesia Pintar. Melalui Program ini yang  ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa/anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan ini baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan non formal.
- Subsidi tidak langsung
Sementara itu subsidi tidak langsung biasanya berbentuk kebijakan menurunkan harga baik barang maupun jasa kepada seluruh masyarakat. Lewat subsidi tidak langsung, masyarakat bisa memperoleh produk atau layanan tertentu dengan nilai kurang dari harga pasar yang sebenarnya. Contoh subsidi tidak langsung ini adalah pemberian keringanan pajak atau adanya BBM dan gas bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah.
Sayangnya, dari sekian banyaknya program bantuan sosial dan subsidi yang berikan oleh pemerintah masih belum cukup untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia hingga ke akarnya. Terlebih setelah lagi banyaknya bantuan dan subsidi yang tidak tepat sasaran dalam pemberian manfaatnya. Masih banyak masyarakat yang sebenarnya masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara finansial malah mengambil hak yang bukan untuknya, sehingga terkadang masyarakat yang kurang mampu bahkan tidak mendapatkan bagiannya untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu juga dalam prosesnya masih ada  pelayanan birokrasi yang terkadang menyulitkan para penerima bantuan sosial tersebut. Hal ini menjadi faktor bantuan sosial dan subsidi yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak efektif untuk mengatasi kemiskinan. Untuk itu, dalam penyalurannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melakukan banyak pendekatan agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Dan juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga lembaga-lembaga lainnya serta masyarakat itu agar masalah kemiskinan dapat teratasi hingga ke akarnya.
