Lampung (27/05/2018)Â - Pelaksanaan Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)Provinsi Lampung dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat yang ditandai dengan pemukulan gong.
Dalam sambutannya, Harry menyampaikan "setiap SDM PKH Â harus militan dalam mewujudkan kesejahteraan penerima bansos atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Selain itu, tugas Pendamping PKH tidak hanya sekedar mengurus bansos, tetapi mereka harus punya perencanaan kerja yang baik dan memiliki inovasi untuk mencapai kemandirian KPM."
"Pendamping PKH harus militan yang memiliki jiwa serta semangat tinggi dan penuh gairah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian KPM PKH. Jangan hanya menjadi pelaksana program saja, jangan terjebak rutinitas. Saudara harus profesional dan punya target," ujar Harry Hikmat dihadapan 470 peserta Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH Provinsi Lampung di Novotel Hotel Lampung, Minggu (27/5).
Harry menegaskan setiap SDM PKH Â harus militan dalam mewujudkan kesejahteraan penerima bansos atau KPM PKH. Selain itu, tugas Pendamping PKH tidak hanya sekedar mengurus bansos, tetapi mereka harus punya perencanaan kerja yang baik dan memiliki inovasi untuk mencapai kemandirian KPM.Â
"Pendamping PKH harus menanamkan dalam benak KPM bahwa bansos PKH bersifat temporer. Kelak bantuan akan dihentikan apabila mereka telah mandiri secara sosial ekonomi," katanya.
KPM Graduasi dari Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Susanti mengaku sangat terbantu dengan adanya program PKH. Setelah menerima bansos ini, ia kemudian membuka usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumahnya. Tahun 2015 warung kelontongnya semakin besar dan maju. Pada tahun 2017 diberikan kepercayaan mengelola e-Warong KUBE PKH.
"Alhamdulillah semua ini tak lepas dari dukungan Pendamping PKH, saya termotivasi untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH," katanya seraya tersenyum.
Selain telah terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga melalui akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
PKH pun menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan. (KAS/JSK)