Jakarta (3/5/2018) -- Mensos Idrus Marham menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengangkat tema "Social Justice For All" di Hotel Grand Sahid, Jakarta (2/5) kemarin.
Mensos mengungkapkan, "penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada masyarakat selama bulan januari, februari, maret 2018 terbilang sukses. Bahkan, tingkat penyalurannya sudah mencapai 90 persen."
"Saya kira ini sebuah prestasi besar, oleh karena itu kehadiran kepala dinas seluruh Indonesia ini dalam rangka melihat pelaksanaan penyaluran bansos selama ini," ujar Idrus.
Idrus mengaku ingin mendengarkan cerita, saran dan masukkan dari jajarannya melalui acara ini. Apalagi, penyaluran bansos PKH terbilang sukses, khususnya tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Apalagi ke depan ini kebijakan Presiden Jokowi akan ada kenaikkan indeks penerimaan dari pada program PKH ini. Tentu kita ingin mendapatkan masukkan dari kepala dinas sosial di provinsi/kota di seluruh Indonesia, bagaimana proyeksinya ke depan. Tentu kenaikkan itu akan terjadi perubahan pendekatan dan sistem yang kita gunakan," jelas Idrus.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial mewajibkan setiap Pendamping PKH bekerja profesional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Harry, Pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan.
"Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh terlibat politik praktis," katanya.
Pendamping PKH Tak Boleh Terlibat Politik Praktis
Idrus menegaskan, pendamping PKH harus tunduk pada ketentuan di dalam Pakta Integritas. Salah satu hal yang diatur ialah larangan berpolitik praktis kepada setiap pendamping PKH.
