Tondano (25/10/2017) - Taruna Siaga Bencana (Tagana) merupakan lembaga yang berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial. Tagana dibentuk pasca bencana tsunami melanda Aceh tahun 2004 silam telah memiliki 35.024 orang Tagana. Animo masyarakat yang memiliki jiwa sosial banyak mengajukan diri bergabung menjadi sukarelawan dalam lembaga ini, namun tidak semua yang mendaftar diterima, ada standar serta standar tertentu yang harus dipenuhi.
Disela-sela kegiatan Jambore dan Bhakti Sosial Tagana, di Tondano, Selasa (24/10), Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Adhi Karyono, mengatakan "Begitu ada bencana, mereka (Tagana.red) paling lambat harus sudah ada kurang dari satu jam dilokasi kejadian bencana."
Kegiatan yang d hadiri 1.500 Tagana dari seluruh Indonesia dan peserta dari negara Asean danegara di luar Asean seperti Korea Selatan, China dan Jepang bertujuan untuk melakukan konsolidasi secara nasional dan mengukur kemamluan Tagana dari setiap daerah di seluruh Indonesia melalui perlombaan dan pembinaan di lapangan serta sebagai ajang berbagi  ide dan pengalaman dengan negara tetangga.
"Penanggulangan bencana berbasis masyarakat menjadi tujuan dalam penurunan resiko kebencanaan yang lebih efektif," tambah Adhi.
Antusias anggota Tagana untuk mengikuti event tahunan tersebut, kata Adhi, cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang melebihi kapasitas undangan yang ditentukan.
"Namun, kita tidak dapat melarang, karena mereka menggunakan biaya sendiri," tambah Adhi.
Adhi mengaku, tidak terlalu ambil pusing memikirkan kelebihan jumlah peserta Tagana. Sebab anggota Tagana tidak meminta fasilitas kamar hotel dan katering.
"Mereka cukup dengan tidur di tenda dan makanan yang mereka siapkan sendiri," tambahnya.
Kendati demikian, jika menilik jumlah daerah rawan bencana, yang mencapai 323 kabupaten, jumlah anggota Tagana saat ini masih kurang.
"Paling tidak kita butuh 120 ribu orang. Makanya kita bentuk Sahabat Tagana, itu biayanya lebih murah. Sekarang  sudah tiga tahun ini berjalan, sejak masa ibu Menteri," terang Adhi.
