Pada Jumat (22/8) -- sehari setelah keluar putusan MK-- KPU mencabut kewenangan pengamanan polisi terhadap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla serta melimpahkan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tentara Nasional Indonesia (TNI), demikian dikutip dari Kompas.com.
Prosedur pengawalan satgas Polisi dengan standard Paspampres tentu beda jauh. Mengamankan Jokowi sebagai presiden terpilih , Paspempres jelas memakai prosedur standard sebagaimana telah dilakukan terhadap presiden-presiden sebelumnya.
Seperti dikutip dari paspampres.mil.id , di tingkat pelaksana, prosedur pengamanan presiden terdiri dari Grup A, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya.Grup B, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya.Grup C, berkekuatan 2 detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara dan keluarganya, serta 1 detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres. Dan ditambah pengaman untuk event lainnya disediakan Batalyon Pengawal dan Protokoler Kenegaraan,Skuadron Kavaleri Panser dan Detasemen Musik (Densik).
Membayangkan sosok presiden yang nantinya mendapat pengawalan fisik oleh kekuatan 4 detasemen terlatih, tentu bakal mengeliminir gaya kepemimpinan Jokowi yang suka blusukan, doorstop (melayani wartawan yang selonong-boy), balap karung, makan dipinggir jalan serta ngobrol dengan siapapun.
Namun ketika hal demikian dikuatirkan mengganggu hobbynya, Presiden terpilih Joko Widodo memastikan kegiatan blusukan-nya tidak akan terganggu meski dikawal Pasukan Pengamanan Presiden. Alasannya, kata Jokowi, dialah yang mengatur Paspampres.
"Itu kami yang atur. Masak, saya yang diatur protokol, enggak kebalik?" ujar Jokowi saat dikerumnin wartawan di Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan yang disiarkan sejumlah stasiun televisi.
Menyimak jawaban Jokowi demikian, saya cuma komentar, “Ah, itu hanya rasa arogansi menjadi presiden baru. Masih mabok eforia kemengan.”
Namun komentar saya ternyata salah. Karena esoknya terjawab, bahwa Jokowi benar-benar ngatur pasukan elit negeri ini yang namanya : Paspampres!
[caption id="attachment_355053" align="aligncenter" width="401" caption="Lambang Paspampres yang asli tanpa tulisan Keluarga Besar Pasukan Pengaman Presiden"][/caption]
Paspempres tak berkutik, ketika Jokowi minta dikawal secara minimal dengan 7 mobil saja dan 15 mobil Paspampres lainnya mending dikandangkan saja.
Jokowi juga nyaris menolak naik mercy kepresidenan dan tetap naik inova butut, andai ajudan Jokowi tak pandai merayu, bahwa mercy kepresidenan itu bukan mobil baru, tapi mercy tahun 2008.
“Gimana pak rasanya naik mobil presiden?”, tanya ajudan ketika jokowi sudah duduk di jok belakang mobil bikinan jerman itu.
“Seperti naik mobil”, jawab Presiden Jokowi spontan.
Duh, jawabannya lebay. Padahal Mercy S600L model W221 keluaran tahun 2008 ini telah dimodif dengan fitur keamanan canggih. Bagian kaki-kaki memakai ban Run-Flat Michelin PAx 245-700 R740AC, tangki bensin 90 lt. berfungsi ganda sebagai pemadaman kebakaran otomatis, sistem pengaturan udara segar di kontrol peneumatic darurat untuk mengoperasikan jendela secara tersendiri yang dilengkapi system electronic dan panic alarm system. Diluar kecangihan mobil presiden yang tak kasat mata tersebut, tentu saja mobil ini juga anti pelurudengan empat pintunya menggunakan system adjutable doorhold, pintu belakang yang dapat ditarik dan menutup secara otomatis serta menggunakan tirai belakang listrik.
Fakta lain Jokowi tak terikat protokoler Paspampres, ketika memenuhi undangan acara halal bihalal relawan, di Hotel Discovery, Ancol, Sabtu, (23/8/2014). Saat rehat makan ternyata tak cuma wartawan saja yang bisa menempel Jokowi di ruang VVIP, masyarakat pun masih bebas berselfi ria. Kemana Paspampres? Jawabnya, Jokowilah yang ngatur.
Melihat gaya Jokowi yang seolah-olah ingin mengubah pola pengawalan presiden, bagaimana reaksi Paspampres?
"Tidak (kesulitan). Kita punya pengalaman beberapa presiden. Kita ingat dulu Bapak Gus Dur dan Pak Habibie, kami menyesuaikan dan beradaptasi dengan kegiatan tersebut," ujar Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
"Kita punya SOP, tapi tidak menghilangkan dari standar maksimum. Jadi kita fleksibel tapi standar maksimum keamanan kita tidak akan kurang," katanya.
Mendengar jawaban dari pasukan elit demikian, tentu sebagai rakyat saya senang. Meski saya bukan relawan Jokowi atau anggota Bravo 5 yang dikomandanin Jenderal (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan, tak keliru jika rakyat memilih Jokowi sebagai Presiden ke 7 republik ini.
Jokowi leader sejati yang jejak jati dirinya terpatri pasti di negeri ini. Walikota yang sukses memimpin Solo dan mendapat apresiasi dari luar negeri. Kecuali Amin Rais, keluarga dkknya yang menilai jika Jokowi walikota yang gagal sama sekali. Jokowi gubernur DKI, meski pun bukan mantan komandan Kopasus, ia dengan gagah berani dan berhasil ngobrak-ngabrik preman pasar Tanah Abang maupun preman berdasi lari atau masuk bui. Jika sebelum Jokowi mimpin DKI, pedagang resah oleh preman. Namun saat Jakarta dipegang Jokowi, preman pada resah.
Kini Jokowi menjadi Presiden RI, rakyat yang telah puluhan tahun resah oleh birokrat setengah preman kini punya harapan agar Jokowi bikin resah pejabat bermental preman agar rakyat negeri ini makmur kembali.
Bersama pengusaha kecil di negeri ini, kami sudah lelah diperas oknum-oknum PNS di institusi perijinan. Jika mau dilaporkan ke pimpinannya, para stafnya selalu menjawab, “Bapak Bupati terikat protokoler. Tak bisa ditemui”.
Di pundak Presiden Jokowi rakyat berharap, Presiden ke 7 RI kali ini benar-benar tak hanya mampu mengatur Paspampres, namun para kepala daerah bermental preman kudu disikat habis. Agar rakyat negeri ini ikut menikmati hasil investasi.
