Indonesia melalui "the founding fathers" di awal kemerdekaan bersepakat dengan bentuk negara republik presidensial dan bukan kerajaan.
Ini artinya, kepala negara juga merupakan kepala pemerintahan dan berarti koalisi partai-partai sebesar apapun tidak mungkin mengatur sepenuhnya presiden yang terpilih.
Konsep ini mirip dengan Amerika Serikat dan berbeda dengan sistem di Inggris, Malaysia, Singapura dan Thailand yang kepala pemerintahannya biasanya langsung dijabat pemimpin partai pemenang.
Jokowi setahu saya, adalah bukan kader binaan PDIP dari TK,SD,SMP,SMA, kuliah atau paska kuliah, beliau baru direkrut saat mau pilkada di Solo tahun 2004.Â
Posisi di kepengurusan partaipun sepertinya belum terdengar, donatur sih mungkin iya, jadi kalau pernah ibu Megawati memakai istilah "petugas partai" kepada Jokowi saat baru menjadi presiden, itu sering dipersepsi negatif oleh kawan apalagi lawan politiknya.
Namun hebatnya Pakde Jokowi, dia menerjemahkan istilah "petugas partai" itu dengan eloknya, antara lain:
1. Menjalankan program pemerintahan yang sejalan dengan garis-garis kebijakan dan cita-cita partai dengan baik, terbukti tidak ada gesekan berarti saat eksekusi program.
2. Tidak tampak ada manuver dan upaya menguasai partai. Walaupun sedang di posisi "uenak", beliau tidak serta merta ingin menjadi ketua partai yang membesarkannya.
3. Jarang membawa-bawa nama partai di setiap kegiatan kenegaraan, tetapi elektabilitas partai tetap naik. Jadi, beliau mengerti bahwa bekerja dengan sungguh-sungguh dan jangan korupsi sudah cukup untuk membuat rakyat simpati kepadanya dan kepada partai-partai yang mendukungnya tanpa harus repot diprotes lawan politik karena mempromosikan partai pendukung.
4. Ide pilpres dan pileg serempak adalah sebuah fenomena brilian dimana keterpilihannya yang hampir pasti 60% akan mendongkrak semua caleg pendukungnya di kisaran yang sama, sementara lawan politiknya di 40%, calegnyapun hampir pasti menyesuaikan sisanya.
Dengan demikian "rule model" dedengkot partai harus jadi presiden pun sudah dapat tergantikan oleh cukup hanya "petugas partai terbaik" yang menjalankan pemerintahan, sementara ketua partai sebagai pengawas, pemberi nasehat dan bila mungkin mencari kader-kader baru yang dapat diorbitkan menjadi pemimpin-pemimpin birokrasi sipil baru yang mengerti bekerja untuk semua orang dan bukan untuk sebagian orang saja.
