Jakarta -- Dalam debat publik kedua yang berlangsung di studio CNN Indonesia pada Minggu (3/10/2024), Isran Noor, Calon Gubernur Kalimantan Timur, menekankan pentingnya prinsip good governance yang ditopang oleh transparansi pemerintahan.
Isran Noor menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pencapaian Kalimantan Timur dalam aspek keterbukaan informasi membuktikan keseriusan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya.
Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih peringkat ke-8 secara nasional dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dengan nilai impresif 93,94.
Dengan prestasi tersebut, Kalimantan Timur telah mempertahankan predikat "Informatif" selama empat tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang mencerminkan konsistensi dalam menerapkan transparansi di berbagai bidang.
"Rasanya kami sudah berbuat sesuatu," ujar Isran Noor dengan penuh keyakinan, merujuk pada langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi untuk meningkatkan keterbukaan informasi.
"Indeks keterbukaan informasi terakhir dapat ranking 8 seluruh Indonesia. It will be improved," tambahnya, menyiratkan optimisme bahwa kinerja ini masih bisa terus ditingkatkan.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, merupakan pengakuan terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka.
Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, termasuk penilaian terhadap pemerintah provinsi, dengan tujuan mendorong transparansi di semua tingkat administrasi. Dari total 369 badan publik yang dinilai, sebanyak 139 badan atau sekitar 37,7% mendapat predikat "Informatif," menunjukkan kemajuan signifikan dalam keterbukaan informasi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan peringkat yang terus meningkat, menunjukkan keseriusannya dalam mengedepankan transparansi sebagai landasan dalam tata kelola pemerintahan.
Kebijakan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas meraih penghargaan, tetapi juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
